Jumat 16 Nov 2018 10:24 WIB

Gubernur NTB Tandatangani Nota Kesepahaman E-Samsat Nasional

E-Samsat juga diharapkan mampu mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Agus Yulianto
Rapat Koordinasi Samsat Online Nasional di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Kamis (15/11).
Foto: Republika/Mutia Ramadhani
Rapat Koordinasi Samsat Online Nasional di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Kamis (15/11).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah bersama 23 gubernur se-Indonesia menandatangani nota kesepahaman Layanan Samsat Online (e-Samsat) Nasional di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Kamis (15/11). Penandatanganan disaksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.

Zul mengatakan kesepakatan tersebut untuk pemberlakuan layanan e-samsat di tiap provinsi. Menurut dia, NTB saat ini sudah masuk tahap kedua pemberlakukan layanan berbasis IT karena layanan e-samsat sudah diluncurkan di NTB sejak Agustus 2017.

Dikatakan Zul, selain mempermudah para wajib pajak, juga diharapkan mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB. Zul menilai, terobosan ini mempermudah warga NTB memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

"Jika selama ini harus datang dan antri di kantor Samsat, dengan e-samsat pembayaran bisa dilakukan di mana saja melalui Bank NTB Syariah, tanpa harus datang dan antri menghabiskan waktu," ujar Zul dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, di Mataram, NTB, Kamis (15/11).

Zul memandang e-samsat juga diharapkan mampu mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar di kantor Samsat. Dengan begitu, terobosan ini dapat mengurangi dan menghindari kebocoran di lapangan sehingga bisa mengoptimalkan peningkatan PAD NTB melalui pajak kendaraan bermotor.

Kapolri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan tahun ini adalah tahap kedua dalam pemberlakuan e-samsat di 24 provinsi. "Tahap pertama dilaksanakan di tujuh provinsi. Kali ini kami laksanakan tahap kedua di 24 provinsi dan tahap ketiga nanti dilaksanakan di seluruh provinsi," ujar Tito.

Bila layanan e-samsat berjalan baik, Tito berharap semua pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan optimal. "Tentunya kita harapkan e-samsat ini segera dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan pusat, daerah, dan swasta dalam hal pembiayaan pembangunan," lanjut Tito.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengapresiasi Polri dan seluruh Gubernur yang menyukseskan layanan e-Samsat di tiap provinsi. "Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya acara besar dan nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri dan para Gubernur yang terlibat dalam MoU ini," kata Heru.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement