REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) memaklumi keputusannya menjadi pengacara profesional untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Langkahnya menjadi lawyer Jokowi Ma'ruf merupakan keputusan profesionalitas pribadi Yusril, yang tidak melibatkan insitusi partai.
“Saya adalah lawyer profesional yang di-hire dari luar untuk dimintai saran dan pendapat serta melakukan advokasi hukum jika dipandang perlu,” Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (13/11).
Yusril menerangkan pemakluman dari DDII itu terungkap pada pertemuan di Gedung Dewan Dakwah di Jalan Kramat Raya 45 Jakarta, Senin (12/11) kemarin. Yusril diundang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk memberikan penjelasan mengenai keputusannya menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf.
Yusril merupakan mantan aktivis muda yang pernah bergabung di DDII ketika organisasi ini dipimpin Mohammad Natsir. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Pembina DDII KH Prof Ahmad Muflih Saefuddin.
Pertemuan juga dihadiri oleh para tokoh DDII antara lain KH Cholil Ridwan, KH Muhammad Siddiq, KH Dr Muhammad Alwi, sejumlah ulama dan mahasiswa. Selain itu, putri dari dua ketua Masyumi di masa lalu, Ny Aisyah M Natsir dan Ny Syamsiar, putri ketua Masyumi terakhir Prawoto Mangkusasmito.
Penjelasan Yusril
Pada kesempatan itu, Yusril kembali menegaskan hasil pembicaraannya dengan Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir bahwa dirinya bukan bagian dari tim sukses. Yusril mengatakan kedudukannya seperti Kwik Kian Gie yang diminta menjadi penasihat ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi bukan bagian dari tim sukses.
Yusril meyakini apa yang ia putuskan, yakni menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf, merupakan langkah strategis untuk menjaga agar Pemilu 2019 berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia ingin memperkuat sisi politik PBB agar mampu menembus ambang batas empat persen.
Meski tak terkait PBB, Yusril mengakui, langkahnya, langsung atau tidak langsung, membawa dampak kepada kepentingan partai. Yusril menegaskan dia bertanggungjawab untuk menyelamatkan PBB yang terpuruk selama 10 tahun terakhir.
"Indikator penyelamatan itu adalah terbentuknya Fraksi PBB di DPR RI yang selama ini kosong karena PBB gagal menembus ambang batas parlemen," kata Yusril.
Yusril mengaku penjelasan tersebut tidak hanya dijelaskan kepada DDII. Sebab, ia menerangkan, pada hari-hari pertama, keputusannya itu akan menjadi kontroversi.
Namun, ia juga menyadari, orang akan memahami keputusannya dalam waktu singkat setelah mendapatkan penjelasan yang intensif. Sebelum bertemu DDII, Yusril mencontohkan, dia datang ke Bandung untuk menjelaskan sikapnya di hadapan sekitar 1.000 orang Pengurus DPW, DPC dan Caleg PBB Se-Jawa Barat.
Mereka yang semula berseberangan akhirnya dapat menerima setelah dilakukan penjelasan dan dialog dengan hati terbuka. Menurut Yusril perbedaan pendapat akan selalu ada pada setiap partai, termasuk di Masyumi dulu.
"Perbedaan ideologis tentu tidak ada. Yang ada adalah perbedaan langkah-langkah strategis politik di lapangan. Yang penting, semua pihak dapat menahan diri. Berpolitik perlu kedewasaan dan kesabaran," kata Yusril.
Sikap DDII
Dalam siaran pers yang sama, AM Saefuddin menjelaskan Dewan Dakwah telah memutusan mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Kendati demikian, DDII akan menghormati sikap PBB yang baru akan memutuskan dukungannya pada Pilpres, Desember mendatang. DDII juga telah memutuskan untuk mengajak keluarga besar Masyumi dan umat Islam agar tetap mendukung PBB pada Pileg 2019.
Tokoh perempuan DDII, Nyai Aisyah Natsir yang sering mengkritik langkah Yusril, mengatakan dapat memahami keputusan Yusril. Sementara KH Cholil Ridwan menyarankan sebaiknya Yusril mundur dari posisi sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf.
Mantan ketua DDII A Wahid Alwi berpendapat, Yusril bisa saja menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin, sekaligus penasihat hukum Habib Rizieq Shihab. Dengan demikian, Yusril mungkin dapat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi HRS dengan cara yang elegan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika