REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi meminta pemerintah pusat segera menuntaskan janjinya untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.
"Kita sudah memasuki tiga bulan pascagempa, sudah mulai turun hujan yang menimpa warga. Kami meminta pemerintah lebih cepat bisa memberikan bantuan kepada warga, polanya mungkin supaya lebih terintegrasi dan lebih cepat intinya," ujar Hadi di Gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, NTB, Selasa (13/11).
Menurut Hadi, persoalan mekanisme administrasi yang selama ini menjadi ganjalan sebaiknya disederhanakan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat.
"Kami sangat berharap dari APBD, APBN, dan bantuan pusat tetap jadi perhatian dan sasaran dari pembangunan. Fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, kantor (yang rusak) juga menjadi bagian yang harus diperhatikan sesuai dengan kewenangan," lanjutnya.
Ia mengapresiasi model bangunan yang tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha). Hadi menjelaskan, lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama ini karena persoalan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja.
"Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan, kalau langka akan jadi mahal, kami harap itu dijamin pemerintah agar harga bahan bangunan terjangkau," kata Hadi.
Pun dengan tenaga kerja, Hadi meminta pemerintah tetap mengedepankan kualitas dari tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar kualitas bangunan tetap terjaga. "Harus tetap ada pendampingan," ucap Hadi.
Hadi menilai, pemerintah bisa belajar dari model bangunan semi permanen yang dibuat lembaga kemanusiaan. Meski tidak terlalu mewah, namun warga merasa nyaman tinggal dan tidak khawatir.
"Memulihkan pascagempa butuh waktu yg agak lama, psikologi dan trauma butuh segera disadarkan dan kembali bekerja," ucapnya.
Hadi juga menyoroti dana bantuan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat belum terealisasi hingga kini.
"Segera diwujudkan karena bagian dari janji, pemerintah harus segera mewujudkan. Masih belum kita lihat (jadup), belum ada wujud bantuan itu belum kita dengar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika