REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Joko Widodo-Ma’ruf Amin menuai banyak analisa. Analisa-analisa itu mencoba menebak alasan Yusril bergabung dengan kubu pejawat.
Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Yusril bermain dua kaki untuk menjajaki kecenderungan pemilih Partai Bulan Bintang (PBB). "Yusril sepertinya sedang main di dua kaki untuk menjajaki kecenderungan pemilihnya; ke jokowi atau oposisi," kata Adi Prayitno kepada Republika di Jakarta, Kamis (8/11).
Dia mengatakan, reaksi dari langkah pribadi ini akan tampak ke permukaan setelah Yusril menjalankan sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf. Setelahnya, dia mengatakan, mantan menteri sekretaris negara itu tinggal mengkalkulasi kecenderungan pemilihnya.
"Saya melihatnya basis pemilih PBB banyak yang anti-Jokowi karena irisan dan sikap politiknya sejak awal oposan terhadap Jokowi," kata Adi lagi.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali, menyebut ketertarikan dua kubu baik tim Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukan karena PBB secara organisasi partai yang memiliki kedekatan dengan pemilih muslim. Ia tidak melihat jika dua kubu memperebutkan PBB sebagai partai karena belum memiliki suara yang signifikan di Pilpres 2019. "Yang berpengaruh Yusril," kata Fachry saat dihubungi wartawan, Kamis (8/11).
Karena itu, ia menilai, ketertarikan terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) karena ketokohan Yusril Ihza Mahendra. "PBB itu simbol utamanya Yusril, nah kenapa Yusril karena dia ahli hukum tata negara yang dikenal publik. Nah, jadi Yusril-nya itu yang penting, bukan organisasinya," ujar Fachry.
Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mempunyai beban psikologis untuk meloloskan partainya ke senayan. PBB harus lolos dengan melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen.
Ujang menilai beban psikologis ini membuat pilihan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan merugikan bagi Yusril dan PBB. Sebab, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan efek ekor jas atau keuntungan dari pencalonan Prabowo-Sandiaga hanya Partai Gerindra.
“Di koalisi Prabowo-Sandi yang cenderung diuntungkan hanya Gerindra. Hasil surveinya nomor dua teratas. Sedangkan PBB masih di bawah," tutur dia kepada Republika.co.id, Rabu (7/11).
Ujang mengatakan jika PBB bergabung ke Joko Widodo-Ma’ruf Amin setelah Yusril memutuskan menjadi pengacara pasangan ini maka PBB bisa terkena efek ekor jas. Perolehan suara PBB bisa naik karena akses kekuasaan yang dimiliki capres pejawat.
"Syukur-syukur lolos PT dan seandainya tidak lolos ke Senayan pun, paling tidak, kader-kader PBB bisa jadi menteri, jika Jokowi terpilih lagi," kata dia.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Menurut Peneliti LIPI Prof Hermawan Sulistyo, keputusan Yusril Ihza Mahendra berdampak negatif bagi lawan politik Jokowi, yakni Prabowo-Sandiaga. "Bisa destruktif bagi lawan (Jokowi), jadi orang-orang seperti Ngabalin dan Yusril pendukung tidak banyak, tetapi bisa merusak," kata dia di Cikini, Selasa (6/11).
Hermawan mengkhawatirkan, pihak yang pindah haluan ke kubu lain dapat dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik. Saat ditanya kemungkinan pengaruh dukungan kader PBB, Hermawan mengatakan, sebuah keputusan dari tokoh partai akan dampak terhadap partai itu sendiri.
"Setiap keputusan pasti punya dampak, PBB kan suaranya kecil, Yusril ini bisa jadi spoiler jadi kemungkinannya supaya enggak ganggu (Jokowi)," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengatakan, kehadiran Yusril dapat mengurangi anggapan terhadap Jokowi selama ini. "YIM (Yusril) ini merupakan salah satu tokoh Islam. Maka dengan brgabungya YIM semakin menghilangkan asumsi bahwa Jokowi Anti-Islam," kata dia saat dihubungi Republika.
Selain Yusril, Baidowi mengisyaratkan pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden juga menguatkan posisi tokoh Islam yang bersanding dengan Jokowi pada pilpres 2019.
Ia juga menilai keputusan Yusril menjadi pengacara bukan tanpa perhitungan. Ahmad percaya diri, Yusril sudah melakukan perhitungan secara politik kemungkinan kekuatan yang akan menang pada pemilihan presiden, 2019 mendatang.
"Sehingga lebih baik bergabung agar mampu memberikan kontribusi pemikiran pada pemerintahan kelak," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Ahmad Muzani masih berharap PBB menetapkan dukungannya ke pasangan Prabowo-Sandiaga meski Yusril telah ditunjuk menjadi pengacara kubu pasangan lawan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, hingga kini PBB belum memutuskan mendikung pasangan capres untuk Pilpres 2019.
"Saya berharap kalau PBB belum memutuskan bisa bergabung dengan kami dan kami tidak bisa menawarkan banyak, kecuali bagaimana kita sama-sama berjuang," ujar sekjen Partai Gerindra tersebut.
Presiduim atau Persaudaraan Alumni (PA) 212 yakin mayoritas kader PBB setia pada hasil Ijtima Ulama. “Insya Allah mayoritas di PBB adalah setia kepada Ijtima Ulama,” kata juru bicara PA 212 Novel Hasan Bamukmin kepada Republika, Kamis (8/11).
Kader PBB juga mengatakan PBB akan memperjuangkan untuk mendesak Yusril dari kursi ketua umum PBB. “Kami akan perjuangkan untuk YIM mengundurkan diri dari lawyer (pengacara) Koruf (Jokowi-Ma’ruf) atau mundur jadi ketua umum,” ujar dia.
PBB berencana menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pada awal Desember mendatang. Hasil rakornas itu akan menentukan sikap dari partai Islam itu soal keputusan ketua umumnya yang memutuskan menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.
Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono.
Ketua bidang pemenangan Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono mengungkapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB Desember 2018 akan mengundang Jokowi dan Prabowo. "Masukannya, (capres) 01 dan 02 diundang semua, tetapi belum ada putusan sah siapa yang akan diundang," kata Sukmo Harsono kepada wartawan, Kamis (8/11).
Pengukuhan Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf berawal saat pertemuan dirinya dan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, akhir pekan lalu. Saat itu, Erick menanyakan kepastian dari Yusril untuk menjadi kuasa hukum pasangan calon pemimpin nomor urut 01.
Ahli hukum dan tata negara itu kemudian menyetujui ajakan tersebut. Hal itu dilakukan Yusril agar pemilu serentak kali ini dapat berjalan dengan adil, jujur dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.
Ketua TKN Joko WIdodo-Ma'ruf Amin Erick Thohir.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan posisinya di samping Jokowi adalah sebagai pengacara profesional dan tidak masuk ke dalam struktur tim sukses Jokowi-Ma'ruf. "Sebagai profesional lawyer, saya tidak menjagi bagian dari Timses Pak Jokowi- Pak Kiyai Ma’ruf Amin. Saya baca di dalam struktur Timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan," kata dia melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.
Yusril menyatakan posisinya sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf di luar struktur tim pemenangan. "Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai in house lawyer, sedangkan saya adalah professional lawyer yang berada di luar struktur," tegasnya.
Selain itu, mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia ini menyampaikan, dirinya tidak dibayar oleh tim pemenangan. Menurutnya hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapapun tanpa terkecuali.
"Menjadi lawyer bukan berarti harus membenarkan yang salah dan/atau menyalahkan yang benar, apalagi dalam menjalankan tugas sebagai lawyer Pak Jokowi dan Pak Kiyai Ma’ruf ini saya tidak dibayar," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika