REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Moeldoko menanggapi pelaporan terhadap Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait keputusannya menggratiskan Tol Suramadu. Moeldoko mengatakan, sudah menjadi tugas presiden untuk menyejahterakan rakyat.
"Jadi jangan diliatnya sepotong-potong, kampunganlah itu, yang utuh liatnya," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (31/10).
Jokowi dikaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan kampanye terselubung saat peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10). Dia disebut-sebut telah melakukan kampanye saat bertugas sebagai presiden.
Moeldoko mengungkapkan, penggratisan tol Suramadu dilakukan guna memudahkan masuknya investasi di kawasan tersebut. Lagi pula, dia mengungkapkan, pemberian tarif di tol tersebut tidak memberikan pemasukan yang signifikan terhadap negara.
"Tapi signifikan untuk investasi pengembangan wilayah Madura itu, nah makanya ini melihatnya yang utuh," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu.
Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa politik ini sebagai calon presiden pejawat. Namun, dia mengatakan, harus dilihat secara tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Jangan diliat sebagai capres ya gak ketemu dong nanti, lihat secara utuh bahwa tugas presiden sampai dengan nanti ya masih presiden," katanya lagi.
Pembebasan tarif jembatan Suramadu dilakukan pemerintah atas usulan dan desakan dari para tokoh agama dan ulama. Pengratisan jembatan non-tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat serta menarik investasi dan mendorong pertumbuhan pariwisata
Ikuti Whatsapp Channel Republika
