REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan jalan Tol Suramadu. Jubir TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, presiden melakukan kebijakan itu berdasarkan aspirasi masyarakat.
Karding mengatakan sebagai pemimpin negara, Jokowi selalu mendengar aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, sudah lama ada usulan dari warga Surabaya dan Madura untuk menggratiskan Jembatan Suramadu. "Proses pengusulan dan aspirasi masyarakat Madura lewat Pemda seluruh kabupaten kota yang ada di sana. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, itu sudah lama diusulkan untuk digratiskan," katanya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).
Ia menyebut, salah satu yang pernah mengusulkan salah satunya Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 2016. Selain itu, alasan pemerintah menggratiskan Jembatan Suramadu tak lain masih mahalnya harga kebutuhan di Madura.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menjelaskan, tingkat kemiskinan sangat timpang. Ia mengatakan, tingkat di Surabaya hanya sekitar 6-7 persen, sementara di Madura mencapai 20-23 persen. "Jadi ada usulan masyarakat, ada kebutuhan untuk berbuat adil terhadap masyarakat Madura," ujarnya.
Ia mengingatkan, yang perlu dipahami masyarakat, Jembatan Suramadu itu bukan jalan tol. Pasalnya, proyek Jembatan Suramadu dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, Karding menambahkan, pendapatan dari Suramadu hanya Rp 100-120 miliar per tahun.
"Kajian kita, kajian pemerintah, jika ini dibuka efek ekonominya bisa sampai Rp 1 triliun. Jadi memang luar biasa," kata dia.
Ihwal Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan kebijakan serupa tak dilakulan di jalan tol Jagorawi, Karding mengatakan, kasus itu berbeda. Pasalnya, tol Jagorawi dikerjakan bersama pihak ketiga. Selain itu, keadaan masyarakat di sekitar tol Jagorawi sama baik.
"Beda dengan madura, ketimpangannya jauh antara Surabaya dan Madura," ucap dia.
Menurut dia, kebijakan yang diambil Jokowi bertujuan untuk mencapai keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, Karding menilai aneh jika ada anggapan kebijakan Jokowi dilakulan atas dasar politis atau pencitraan.
"Memang dalam masa pilpres ini tidak boleh membuat kebijakan? Lalu, masyarakat yang membutuhkan kebijakan pemerintah bagaimana nasibnya? Kita tidak perduli apakah ini dicap politis apa pencitraan, kita dorong pemerintah terus jalan," tegas dia.
Karding menolak jika kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu dihubungkan dengan anggapan Madura merupakan basis suara Prabowo Subianto. Menurut dia, jika sekedar suara untuk pemilu, kepala daerah dari Koalisi Indonesia Kerja sudah cukup untuk menggalangnya.
"Apalagi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, Madura diperhatikan begitu besar. Jadi wajar saja kalau kemudian ke depan kita akan menang besar di situ," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, kondisi antara Surabaya dan Madura tak bisa disamakan dengan Jakarta dan sekitarnya. Akses transportasi darat dari Jakarta ke kota lain telah banyak tersedia tanpa adanya jalan tol. Sementara, antara Surabaya dan Madura hanya ada satu akses transportasi darat.
"Jadi di situlah letak bedanya. Kenapa kok (Jagorawi) tidak digratiskan, di samping ada investasi pihak ketiga. Itu saja," kata dia.
Jika antara Surabaya dan Madura banyak jalan alternatif, kata dia, masyrakat akan memiliki kritik kepada pemerintah bisa lebih diterima. Namun, masyarakat di Madura tak punya pilihan selain Jembatan Suramadu dan transportasi laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
