REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu). Sebab, ia menilai, sekarang ini timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat.
"Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Ahad (28/10).
Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya. Dengan penjelasan itu, menurut dia, diharapkan dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata dia.
Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah. "Setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya.
SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati. Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.
"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.
Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). (ANTARA)
Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu akan bermanfaat bagi rakyat. Maruarar memberikan tanggapan ini lantaran kebijakan Jokowi selalu dikaitkan dengan pencitraan menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019
"Apa masalahnya? Apakah Pak Jokowi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh? Kemudian manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat kan boleh," ujar Maruarar kepada wartawan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Ahad (28/10).
Anggota Fraksi PDI-P DPR - Maruarar Sirait. (Republika)
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, Sabtu (27/10) kemarin dulu. Jokowi menegaskan kebijakan pemerintah ini tak ada hubungannya dengan politik.
Sebab, ia menyatakan, keputusan pemerintah ini telah melewati proses yang panjang setelah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat setempat. "Kalau kita mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret saja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik," ujar Jokowi usai meresmikan penggratisan biaya tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur.
Jokowi menjelaskan, pada 2015 pemerintah memutuskan menggratiskan tarif tol untuk sepeda motor sesuai dengan masukan dari para tokoh masyarakat. Kemudian pada 2016, pemerintah kembali mendapatkan masukan untuk memangkas tarif tol Jembatan Suramadu hingga 50 persen karena dinilai membebani masyarakat.
Kendati demikian, kebijakan tersebut dinilainya belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. "Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," tegas Jokowi.
Karena belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemerintah pun kembali mendapatkan masukan agar menggratiskan biaya tol Jembatan Suramadu. "Setelah kami hitung, kami hitung berapa sih masukan untuk setahun jalan tol ini. Jalan tol Suramadu juga ndak banyak dan ini dibangun dari APBN," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pembebaskan tarif tol Jembatan Suramadu di Jawa Timur, Sabtu (27/10). (Republika/Dessy Suciati Saputri)
Dengan kebijakan ini, Jokowi berharap agar ketimpangan kemiskinan berkurang serta mendorong peningkatan pariwisata dan investasi yang dapat membuka lapangan kerja. "Saya beri contoh saja tebu. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, sudah dimulai. Karena biaya logistik, biaya transportasi batal tidak jadi. Gara-gara ini. Contohnya itu, ya," ujar dia.
Presiden menegaskan, pemerintah tak pernah menghitung untung dan rugi jika berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan. "Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," ujarnya.
Jokowi mengaku, selama ini negara mendapatkan pemasukan dari tarif tol Jembatan Madura. Kendati demikian, ia menilai, jumlah tersebut tak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten-kabupaten di Madura.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, pemasukan negara dari tarif tol Jembatan Suramadu ini hanya berkisar Rp 120 miliar. Karena itu, Jokowi menilai APBN masih mampu menanggung biaya pemeliharaan Jembatan Suramadu ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika