REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu di Jawa Timur, Sabtu (27/10). Keputusan pemerintah ini pun dinilai sejumlah kalangan untuk menarik simpati masyarakat menjelang pemilu 2019.
Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan kebijakan pemerintah ini tak ada hubungannya dengan politik. Sebab, keputusan pemerintah ini disebutnya melewati proses yang panjang setelah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat setempat.
"Kalau kami mau urusan politik, ya entar saya gratiskan bulan Maret saja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik," ujar Jokowi usai meresmikan penggratisan biaya tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur.
Jokowi menjelaskan, pada 2015 pemerintah memutuskan menggratiskan tarif tol untuk sepeda motor sesuai dengan masukan dari para tokoh masyarakat. Kemudian pada 2016, pemerintah kembali mendapatkan masukan untuk memangkas tarif tol Jembatan Suramadu hingga 50 persen karena dinilai membebani masyarakat.
Kendati demikian, lanjut Jokowi, kebijakan tersebut dinilainya belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. "Tapi belum ada dampak. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata dia menegaskan.
Karena belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemerintah pun kembali mendapatkan masukan agar menggratiskan biaya tol Jembatan Suramadu. "Setelah kami hitung, berapa sih pemasukan untuk setahun jalan tol ini. Jalan Tol Suramadu juga ndak banyak dan ini dibangun dari APBN," kata Jokowi.
Dengan kebijakan ini, Jokowi berharap agar ketimpangan kemiskinan berkurang serta mendorong peningkatan pariwisata dan investasi yang dapat membuka lapangan kerja. "Saya beri contoh saja tebu. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, sudah dimulai. Karena biaya logistik, biaya transportasi, batal tidak jadi. Gara-gara ini. Contohnya itu, ya," ujar dia.
Presiden menegaskan, pemerintah tak pernah menghitung untung dan rugi jika berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan. "Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," jelasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, pemasukan negara dari tarif tol Jembatan Suramadu ini hanya berkisar Rp 120 miliar. Karena itu, Jokowi menilai APBN masih mampu menanggung biaya pemeliharaan Jembatan Suramadu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
