REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai program dana kelurahan yang hendak digelontorkan pemerintah tahun 2019 mendatang merupakan bagian alokasi dana desa. Menurutnya, keberadaan dana kelurahan sama pentingnya dengan dana desa yang telah berjalan selama ini.
"Ini kan bagian dari dana desa, ini kan sudah berjalan, berproses. Dan ini penting," ujar Airlangga kepada wartawan, Rabu (24/10).
Ia juga tidak setuju dengan tudingan sejumlah pihak yang menilai program dana kelurahan bermotif politis. Menteri Perindustrian itu mengungkap program dana kelurahan yang hendak dimasukkan dalam APBN 2019 murni diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Karenanya, ia menilai keliru pihak yang mengaitkan dana kelurahan dengan Pemilu 2019. "Tidak ada motif politik di baliknya. Ini kan untuk kesejahteraan rakyat bukan politis namanya," kata Airlangga.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan adanya alokasi anggaran untuk kelurahan sebesar Rp 3 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (15/10).
Alokasi anggaran dana kelurahan tersebut berasal dari alokasi dana desa yang telah diefisiensi dari Rp73 Triliun menjadi Rp70 Triliun.
Namun, usulan tersebut mendapat kritikan dari sejumlah politikus di luar koalisi Pemerintah. Sebagian juga menganggap dana kelurahan bermuatan politis dan politik pencitraan Pemerintah jelang Pemilu 2019.
"Ya kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah ya karena memang di tahun politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
