Ridwan Kamil Kaji Masalah Perizinan Meikarta

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARA -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu segala hal terkait dugaan korupsi perizinan dalam proyek pembangunan kawasan terpadu, Meikarta, di Kabupaten Bekasi. Kasus Meikarta saat ini tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Per hari ini saya datanya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf-staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses pemberian informasi, kajian, review. Setelah itu didapat, barulah secara resmi kita akan memberikan pandangan terhadap Meikarta," kata Gubernur Emil, di Kota Bandung, Senin (22/10).

Sebagai gubernur baru, kata Emil, dia belum memiliki pengetahuan secara mendalam terkait proyek pembangunan Meikarta tersebut. Ia mengakui, selama pelaksanaan Pilgub Jabar 2018, isu proyek pembangunan kawasan terpadu Meikarta sudah melebar ke mana-mana.

"Dalam mengambil keputusan, tentu harus dengan kelengkapan data. Tapi, yang pasti isu Meikarta ini domainnya adalah domain pidana suap-menyuap. Maka, ini domainnya kewenangan KPK," ujar dia.

Dengan demikian, Emil melanjutkan, Pemprov Jawa Barat mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil terkait kasus Meikarta ini. Sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengutarakan pendapatnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Meikarta melalui akun Instagram-nya.

View this post on Instagram

MEIKARTA. Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi. Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah. Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha. _____ Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha. _____ Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil. ______ Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang. Hatur Nuhun.

A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on Oct 21, 2018 at 8:40am PDT