REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristianto, menilai tim internal cawapres Sandiaga Uno tidak mempunyai data valid. Alhasil, tiap pernyataan yang keluar dari mulut Sandi tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Pernyataan Hasto menyusul klaim Sandi bahwa sulit mendapat perizinan kapal bagi nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung membantah tudingan Sandi. "Tiap saat Sandi harus ralat data yang dikeluarkan. Soal chicken rice salah, telur salah, perizinan nelayan salah. Jangan sampai upaya raih simpati, tapi ngaburkan data," kata Hasto di posko pemenangan Jalan Cemara, Jumat (19/10).
Hasto mengingatkan Sandi agar lebih berhati-hati lagi ketika membuat pernyataan. Sebab, kata dan perilaku seseorang mencerminkan watak dan kepribadiannya. Perilaku Sandi, kata dia, mencerminkan sikap kurang teliti sebagai pemimpin.
"Sandi enggak dapat info dengan benar. Dengan begitu, masukan timnya harus kasih data akurat, sangat berbahaya kata-kata pemimpin tanpa kajian mendalam," ujarnya.
Hasto mencontohkan ketidaktelitian kubu Prabowo-Sandi tecermin dari kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Kubu Prabowo-Sandi dianggap terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mengumpulkan fakta. "Jangan sampai kejadian Susi-Sandi terjadi lagi akibat tidak akuratnya data ke publik," ucapnya.
Baca juga: Ditegur Susi, Sandi: tak Masalah Selama Belum Ditenggelamkan
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, tidak mempermasalahkan teguran dari Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Sandiaga mendapat teguran setelah pernyataannya soal surat izin penangkapan ikan atau SIPI dianggap ngawur.
Justru, Sandiaga mengaku senang karena isu soal kesulitan nelayan kembali diangkat. Dia juga akan mempelajari undang-undang seperti Susi sarankan. Namun, kata Sandiaga, pernyataan yang membuat Susi murka itu adalah aspirasi dari nelayan.
"Tidak menjadi masalah (teguran) selama saya belum ditenggelamkan," ujar Sandiaga saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (18/10).
Sandiaga mengaku bahwa saat itu dia mendengar aspirasi nelayan terkait sulitnya mendapatkan surat izin penangkapan ikan. Oleh karena itu, dia merasa senang aspirasi tersebut bisa didengar langsung oleh Menteri Susi. Sandiaga pun mengaku kinerja Susi luar biasa dalam memudahkan nelayan untuk melaut.
"Kami justru berterima kasih kepada Bu Susi karena tanggal 10 Oktober saya hadir di sana, tanggal 12 Oktober sudah ada yang di-launching e-service. Jadi, itu luar tindak gerak cepat oleh KKP," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Susi meminta agar Sandi memahami sepenuhnya undang-undang terkait perikanan yang berlaku di Indonesia, sebelum membuat pernyataan. Susi menduga, ada hal yang belum dipahami betul oleh mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini. Oleh karena itu, dia meminta agar Sandiaga tidak asal berkomentar.
"Jadi, jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca undang-undang perikanan baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan dibawa ke ranah politik. Saya marah," ujar Susi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika