REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan enggan mengomentari ihwal kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait defisit yang tengah dialami lembaga itu. Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC, Jakarta, Rabu (17/10).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris ketika dihubungi Republika tidak merespons. Pesan melalui aplikasi pesan instan Whatsapp hanya dijawab melalui wakilnya.

"Siap. Terima kasih. Saya Risal ajudan. Sudah kami laporkan, tolong hubungi Pak Iqbal Kepala Humas BPJS Kesehatan untuk pengaturan lebih lanjut. Terima kasih," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Republika, Kamis (18/10) sore.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf juga enggan banyak berkomentar. "Mohon maaf saya tidak menanggapi hal itu saat ini. No comment," ujarnya.

Ketika didesak pernyataannya di media-media yang beredar sebelumnya bahwa BPJS Kesehatan akan memperhatikan pernyataan presiden, ia membenarkan. Menurutnya, BPJS Kesehatan akan menindaklanjuti dan memperhatikan pernyataan presiden. Namun, kini ia tak mau berkomentar lebih detil.

"Kami punya hak untuk tidak memberikan komentar. Kami punya strategi," ujarnya.

Adalah masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang disorot Jokowi. Jokowi pun mengingatkan Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan tak lagi mengulangi kesalahan, yakni menumpuknya tagihan pembayaran klaim kepada RS.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS. Untuk tahun ini, pemerintah memutuskan akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 4.9 triliun untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

"Tapi ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 T. Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 T. Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika