REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membela pose satu jari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank. Ia menilai, tidak ada yang salah dengan pose satu jari tersebut.
Zulkifli menilai, pose yang ditunjukkan keduanya bagian dari candaan semata. Hal itu, kata Zulkifli, juga kerap dilakukan banyak pihak, termasuk dirinya. Namun, gestur itu kini menjadi persoalan karena diilakukan pada masa-masa kampanye Pemilu 2019.
“Ya, memang di tahun politik ini tensinya naik ya. Ya, mestinya itu tidak apa-apa, jadi apa-apa. Misalnya, Bu Sri Mulyani dan Pak Luhut kan, dulu (kalau) bercanda begitu, biasa, tetapi (sekarang itu jadi pelanggaran)," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).
Karena itu, Zulkifli mengingatkan para pejabat, menteri-menteri, elite partai politik, maupun kandidat-kandidat berhati-hati dan menjaga sikapnya menjelang Pemilu 2019. Hal ini karena semua gestur akan menjadi sorotan banyak pihak dan dikaitkan dengan politik.
"Kita tidak terbiasa menghadapi, yang tadinya biasa sekarang jadi tidak biasa, yang sekarang boleh jadi tidak boleh," ujar Ketua MPR tersebut.
Peristiwa angkat satu jari itu terjadi saat akhir acara penutupan Pertemuan Tahunan IMF-WB, Ahad (14/10) sore. Saat itu, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Direktur IMF Christine Lagarde, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berdiri berdampingan.
Jim Yong Kim dan Christine Lagarde kemudian berpose dua jari. Sementara, Luhut dan Sri Mulyani enggan mengikuti dan memilih untuk salam sepuluh jari. Sementara, Perry Warjiyo hanya mengacungkan jempol.
Seketika, Luhut meminta Lagarde untuk mengubah pose menjadi salam satu jari, ia pun sontak mengikuti ajakan Luhut. Sedangkan, Jim Yong Kim tidak mengikutinya. Sri Mulyani lantas tertawa melihat Luhut dan Lagarde yang berpose salam satu jari.
Karena itu, Tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi akan melaporkan sikap Luhut dan Sri itu ke Bawaslu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika