REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Menurut Menteri Basuki, area kerja di bidang pembangunan memang lahan yang rawan terhadap korupsi.

''Makanya, di PU itu saya bilang 'dekat dengan surga, tidak jauh dari neraka','' kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10).

''Karena kalau niatnya baik, cari air, daerah kering dapat air, ya, dapat pahala,'' katanya. ''Akan tetapi, kalau tergelincir seperti itu, ya, sudah habis, jadi rentan sekali.''

Basuki pun mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sampai meneleponnya untuk menanyakan kasus tersebut. "Kejadian-kejadian itu hampir semuanya melibatkan Dinas PUPR, ya, 'kan? Kalau ada namanya PUPR, Presiden pasti telepon saya, padahal itu kan bisa saja provinsi atau kabupaten/kota bukan ada hubungan kementerian,'' kata Basuki.

''Istri saya saja menelepon, padahal kalau dinas itu (di bawah) bupati, di SKPD (satuan kerja perangkat daerah), jadi namanya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bukan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ungkap Basuki.

KPK menduga pemberian suap terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. Realisasi pemberiaan sekitar Rp 7 miliar itu melalui beberapa kepala dinas pada bulan April, Mei, dan Juni 2018 terkait dengan rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika