REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan pembangunan 1.200 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.
"Pembangunannya dimulai pekan ini oleh penyedia jasa yang sudah disiapkan dan insya Allah mulai dihuni secara bertahap pada pekan berikutnya dengan target selesai seluruhnya dalam dua bulan ke depan," kata Arie Setiadi Murwanto, Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Palu-Sigi-Donggala, Palu, Senin (15/10).
Ia menjelaskan bahwa huntara-huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona. Pembangunannya dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan dari dampak gempa.
Hunian sementara itu berkonstruksi baja ringan dengan dinding berbahan glassfiber reinforced cement (GRC). Sehingga antisipatif terhadap kondisi Kota Palu yang terkenal sebagai daerah panas karena berada di garis khatulistiwa.
Setiap unit huntara terdiri atas 12 bilik berukuran 17,2 meter persegi dan setiap bilik dihuni oleh satu keluarga. Hal itu berarti, ke-1.200 unit huntara itu bisa menampung 14.400 keluarga.
Mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu menjelaskan setiap unit akan dilengkapi empat toilet, kamar mandi, tempat mencuci, dan dapur serta listrik dengan daya 450 watt/bilik. Lalu pada setiap cluster yang terdiri atas 10 unit huntara (120 bilik), akan dibangun satu buah sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga serta tempat parkir sepeda motor.
"Hunian-hunian ini bisa dimanfaatkan dalam dua tahun sampai para korban tersebut memiliki hunian tetap," ujar Arie yang didampingi Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Komunikasi Rudy Novrianto.
Menurut dia, di atas lahan-lahan yang disiapkan untuk pembangunan huntara tersebut, Kementerian PU juga siap menampung huntara-huntara yang dibangun oleh berbagai pihak. Namun dengan desain yang sama dengan yang dibangun Kementerian PUPR.
"Kami mengharapkan pembangunan hunian sementara oleh pihak-pihak lain di luar Kementerian PUPR menyatu dengan huntara Kementerian PUPR serta memiliki disain yang sama agar tidak terjadi kecemburuan," ujar Arie.
Arie belum menyebutkan lokasi-lokasi pembangunan huntara, tetapi mengatakan bahwa dalam dua hari ini, Wali Kota Palu, Bupati Sigi, dan Bupati Donggala sudah akan menetapkan lokasi-lokasi pilihan untuk pembangunan huntara. Setelah itu, sebuah tim dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional yang dibantu para ahli gempa, tsunami, geopteknik, dan geodesi akan melakukan pengkajian lokasi untuk mengetahui tingkat keamanan lokasi itu dari dampak gempa bumi dan tsunami.
Baca: Pemerintah akan Pindahkan Lokasi Kota Palu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
