REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sisi lain, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean mengatakan kehadiran buzzer menjadi kebutuhan di dunia politik. Hanya saja, ia menyayangkan selama ini cara buzzer bekerja tergolong kurang beretika. Salah satunya ialah penggunaan anonimitas. Kondisi ini, kata dia, berbeda dengan di Partai Demokrat karena pendengungnya terdata dan jelas.
"Buzzer politik jadi suatu kebutuhan, tapi tata caranya kurang beretika. Ini kurang tanggungjawab, mau dia caci maki kalau wajahnya nongol ya enggak apa-apa. Jangan sembunyikan identitasnya," tegasnya.
Ia mengungkapkan Partai Demokrat sendiri memiliki buzzer dengan sebutan komunikator politik. Fungsi mereka mengangkat isu yang patut dibicarakan di ruang publik. Mereka semua menggunakan identitas asli tanpa akun anonim. Sehingga Demokrat bisa mempertanggungjawabkan pernyataan yang disampaikan buzzer.
"Kami tanggungjawab dengan informasi dan kalimat apapun yang di twitter. Masih ada mereka sampai sekarang. Jadi ketika komunikasi dengan komunitas tertentu jadi pas, jangan ke perajin tahu bicarakan sirloin steak," terangnya.
Baca juga: Putin 'Pasang Badan' untuk Khabib Normagomedov
Baca juga: Ricuh Ruang Ganti Bikin McGregor Ciut Hadapi Khabib
Ikuti Whatsapp Channel Republika
