REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belajar tata kelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, Pemprov Jabar tercatat telah tujuh kali menerima penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.
Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, ketertarikan Kabupaten Raja Ampat untuk belajar keuangan tersebut, direalisasikan oleh Sekda Yusuf Halim beserta rombongan yang datang langsung menemui pihaknya di Gedung Sate Kamis (11/10).
“Pemkab Raja Ampat Ingin belajar tata kelola keuangan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan keunganan hingga pengendalian sampai berbentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD),” ujar Iwa kepada wartawan.
Menurut Iwa, pemprov menjadi rujukan wilayah di Papua Barat yang kini menjadi destinasi wisata favorit tersebut. Karena, LKPD Jabar selama tujuh tahun berturut-turut diganjar opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Sehingga Raja Ampat belajar langsung ke sini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, menurut Iwa, pihak Pemkab Raja Ampat pun menawarkan kerja sama pariwisata dengan Pemprov. Jadi nanti, wisatawan asing yang berkunjung ke Jabar bisa diinformasikan tentang Raja Ampat. “Begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi kerjasama saling menguntungkan dan memajukan,” katanya.
Ke depan, kata dia, kerja sama pariwisata ini dimungkinkan jika rute penerbangan antara Bandara Kertajati dan Bandara Marinda Raja Ampat dibuka. Namun sebelum itu terealisasi, pelayanan wisata melalui udara dimungkinkan diawali dengan pesawat charter. “Pesawat charter itu paling dimungkinkan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika