REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor-kantor pemerintahan di empat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai berjala pada hari kesepuluh pascabencana. Ketua Sub Satgas Pendampingan Pusat Bencana Gempa Sulteng Laksamana Madya A Djamaluddin mengatakan, kantor-kantor pemerintah telah mengadakan apel pada Senin (8/10) pagi.
Menurut dia, masyarakat mulai bisa mendapatkan layanan pemerintah di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Mountong. "Terutama Dukcapil dalam melayani permintaan surat kematian," kata dia di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/10).
Ia menegaskan, penanganan pada hari kesepuluh pascabencana banyak mengalami kemajuan. Selain kantor pemerintahan, tenaga listrik disebut sudah 90 persen teratasi.
Djamaluddin mengatakan, seluruh PLTG dan gardu induk di empat kabupaten/kota terdampak sudah berfungsi dengan baik. Menurut dia, aliran listrik telah mencapai posko pengungsian, kantor perbankan, hingga dapur umum.
"Namun kendalanya adalah jaringan yang ke konsumen mengalami kerusakan. Hingga saat ini ada lebih dari 1.000 relawan PLN yang mengecek satu per satu bagaimana jaringan itu ke rumah penduduk," kata dia.
Selain itu, ia melanjutkan, jaringan telekomunikasi secara umum hampir pulih. Di Kabupaten Donggala, lanjut dia, 52,2 persen sudah mendapatkan jaringan. Sementara di Kota Palu jaringan sudah memenuhi 56,7 persen wilayah.
Ihwal kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), sebanyak 27 SPBU sudah beroperasi di empat kabupaten/kota. Djamaluddin menyebut, 12 SPBU beroperasi di Kota Palu, tiga di Kabupaten Donggala, dua di Kabupaten Sigi, dan tujuh di Kabupaten Parigi Mountong.
"Itu masih juga dibantu dengan sembilan mobil tangki yang memiliki dispenser. Stok BBM di sana masih mencukupi dari Donggala maupun Palu untuk beberapa hari ke depan. Setiap hari masih dilaksanakan suplai," kata dia.
Sementara untuk kebutuhan air bersih, Djamaluddin mengatakan, penanganan masih mengandalkan mobil tangki. Pasalnya, saluran PAM di lokasi terdampak mengalami kehancuran total.
Meski begitu, dukungan mobil tangki dari PUPR dab PMI, serta 30 hidran umum yang saat ini sudah dibuat, dinilai bisa mengatasi permasalahan sanitasi. Apalagi, Kementerian ESDM juga telah membuka 50 sumur bor di sekitar lokasi pengungsian dan rumah sakit lapangan.
Ia menambahkan, sebanyak 14 rumah sakit umum telah beroperasi, dengan melakukan kegiatan operasi ringan maupun pengobatan. Selain itu, KRI Dr Soeharso juga sudah merapat dan sudah melakukan kegiatan operasi maupun membuka rumah sakit lapangan di sekitar Pelabuhan Pantoloan.
Kepala BNPB Willem Rampangilei menegaskan, aparatur sipil negada (ASN) memang telah aktif naik di level provinsi, kota, kabupaten, maupun kecamatan. Namun, layanan yang dilakukan belum maksimal.
Willem menyebut, banyak juga ASN yang terdampak gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng. "Yang diperlukan sekarang adalah melayani kebutuhan mendesak, seperti puskesmas, kelurahan dan kecamatan juga sudah melayani pendataan penduduk. Contoh 5.000 orang yang diperkirakan hilang di Petobo dan Balaroa. Itu kan harus didata," kata dia.
Meski begitu, secara umum pelayanan pada masyarakat sudah mulai jalan. Ia mengatakan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mengeluarkan surat meninggal, sudah bisa dilakukan walaupun masih terbatas kemampuannya.
"Jadi jangan dibayangkan langsung terlayani semua. Jadi belum, karena masih baru. Baru 50 persen yang jalan. Nanti akan kita monitor lagi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika