Senin 08 Oct 2018 08:03 WIB

Menanti Kejujuran KPU Soal Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih tidak sinkron juga terjadi di buruh migran.

Red: Elba Damhuri

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memberikan paparan saat rapat pleno perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9).

Foto:

Berdasarkan data KPU, jumlah nama dalam DPT sebanyak 185 juta pemilih. Sedangkan, data Kemendagri menyebut jumlah nama dalam DP4 sebanyak 196 juta pemilih. Dari data keduanya, ada selisih sebanyak 31 juta yang diklaim Kemendagri sebagai calon pemilih.

KPU mengklaim telah meminta seluruh data warga yang sudah merekam data KTP-el tetapi belum mendapatkan KTP-el. Viryan menegaskan, KPU tidak dapat menyempurnakan DPT tanpa adanya data calon pemilih dari Kemendagri.

DP4 Luar Negeri

Belum sinkronnya DPT juga terjadi di kelompok buruh migran di luar negeri. Data Laporan Pekerja Global Indonesia pada 2016 menyebutkan, jumlah buruh migran sebanyak 9 juta orang.

Namun, data buruh migran Kementerian Luar Negeri hanya mencantumkan sebanyak 2.049.791 orang. Angka itu didasarkan pada rekapitulasi DPT luar negeri Pemilu 2019. Para pemilih itu tersebar ke dalam 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di berbagai negara.

"Tidak mungkin hanya 2 juta. Diperkirakan buruh migran 9 juta. Yang sudah terdaftar 2 juta, belum tentu aslinya segitu. Pemerintah hanya ada data yang terdaftar di KBRI, padahal aslinya jauh. Masalahnya karena kurang koordinasi data," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam diskusi di kantor Bawaslu, Ahad.

Koordinator Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Kemenlu Wajid Fauzi menjelaskan, DPT Luar Negeri berasal dari data kedutaan besar yang digabung dengan Kemenlu. Data WNI diserahkan seluruh Kedutaan Besar pada Desember 2017 sebanyak 3.231.133 orang.

Setelah diverifikasi dan perbaikan, muncul angka DPT sebanyak 2.049.791 orang. "Pendataan adalah masalah bersama. Data yang bagus, akurat, modal kinerja semua yang berurusan dengan pemilu. Harapannya, kalau ada catatan, data bisa jadi bandingan, akan bagus," tuturnya.

Tenaga ahli Bawaslu Masykurudin Hafidz mengakui, tantangan pendataan DPT luar negeri ialah memantau pergerakan buruh migran. Sebab, pergerakan mereka berpindah negara membuat pemerintah mesti teliti.

"Tantangan pemilih luar negeri itu pergerakan orangnya," ujarnya. (ed: agus raharjo)