REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan ada empat daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang saat ini belum melakukan gerakan melindungi pemilih sebagai bagian dari pemutakhiran data pemilih. Keempat daerah tersebut masih terdampak kerusakan akibat bencana gempa bumi dan tsunami.
"Jadi pemutakhiran data pemilih di empat kabupaten/kota kami tunda dulu," ujar Viryan kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/10).
Dia menjelaskan, keempatnya yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Penundaan itu, kata Viryan, dilakukan sampai kondisi di lapangan memungkinkan untuk mulai dilakukan pemutakhiran data pemilih.
"Nanti setelah suasana normal, kami akan melakukan identifikasi atau pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) kembali," tuturnya.
Namun, kata Viryan, secara umum di Provinsi Sulteng juga belum melakukan gerakan melindungi pemilih. Sebab, KPU masih mempertimbangkan kondisi akibat bencana gempa bumi dan tsunami.
Viryan menambahkan, dipastikan ada pengurangan jumlah DPT di Sulteng. Penyebabnya, ada ribuan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana alam. "Kemudian penduduk yang pindah juga banyak. Namun, untuk pengurangan jumlah DPT dan juga pengurangan TPS, kami belum memiliki datanya," tambah Viryan.
Sebelumnya, Viryan mengatakan saat ini jumlah DPT untuk Provinsi Sulteng sebanyak 1.886.810 orang (DPT hasil perbaikan). Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 959.571 orang dan pemilih perempuan sebanyak 927.239 orang.
Sebelumnya, KPU, Arief Budiman, mengatakan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengganggu tahapan pemilu pada saat ini. Gangguan itu terkait proses pemutakhiran data pemilih yang dihentikan semen.
"Tahapan sekarang iya (menggangu proses pemilu di Sulteng). Tapi kan ini belum sampai tahapan distribusi logistik, pemungutan suara juga belum. Tapi Kalau tahapan pemutakhiran data pemilih iya," ujar Arief kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat.
Sebab kata Arief, para petugas pemutakhiran data pemilih ini belum bisa bekerja. Akses untuk menuju daerah satu dengan lainnya masih sulit.
Dia pun menjelaskan bahwa KPU pusat sudah menyampaikan semua pengarahan kepada tim yang melakukan monitoring ke Sulteng. "Kalau memang belum bisa dilakukan pemutakhiran saat ini, mereka kan tetap harus ada waktu untuk proses pemutakhiran itu. Nanti saya akan bicara dengan Bawaslu dulu. Kalau perlu diatur jadwal tersendiri maka akan kami atur," tutur Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
