REPUBLIKA.CO.ID, Tsunami yang menghantam Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (28/9) lalu, hingga kini masih menyisakan pertanyaan, mengapa Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa 'kecolongan'? Tsunami menerjang Palu setelah peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG.

Awalnya, BMKG merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Donggala bagian Barat, (Sulawesi Tengah/Sulteng), Donggala Bagian Barat (Sulteng), Kota Palu Bagian Barat (Sulteng), dan Mamuju Bagian Utara, pada Jumat (28/9) pukul 17.02 WIB. Peringatan dini tsunami tersebut kemudian diakhiri pada Jumat (28/9) pukul 17.36 WIB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun sehari kemudian sempat mempertanyakan peringatan dini tsunami yang diakhiri hanya 30 menit setelah diaktifkan. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, biasanya peringatan dini tsunami diakhiri setelah lebih dari satu jam sejak diaktifkan.

"Saya tidak bisa mengatakan seperti itu (tidak akurat). Tapi kan kalau melihat kecepatannya, mereka menyampaikan peringatan dini begitu cepat, tapi kenapa berakhirnya juga cepat? Itu kemarin juga menjadi tanda tanya kami," kata Sutopo di Graha BNPB, Sabtu (29/9).

Sutopo menceritakan, setelah peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG, ia mendapat laporan video tsunami dari berbagai laporan media sosial (medsos). Sutopo pun mencoba mengonfirmasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat kondisi terkini.

Hasil konfirmasi itu membenarkan video yang beredar di dunia maya. Ia pun langsung mengonfirmasi kepada BMKG keakuratan video tersebut.

"Saya begitu dapat informasi dari medsos, langsung menanyakan pejabat-pejabat yang ada di BMKG. Sosial media videonya benar atau tidak, ya mereka menyatakan benar," katanya.

Akibatnya, lanjut Sutopo, ada jeda waktu yang cukup lama bagi BNPB menyampaikan kejadian tsunami yang menerjang beberapa pantai dan menimbulkan korban. Meski begitu, ia tak mau menyebut BMKG telah 'kecolongan'.

Pada Selasa (2/10), Kabid Info Gempa dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono

BMKG kepada Antara TV memberikan penjelasan. Menurut Daryono, BMKG telah menjalankan tugas sesuai SOP pada saat gempa terjadi pada Jumat pekan lalu. Namun, adanya keterbatasan mengakibatkan BMKG harus membuat keputusan dengan segera.

Daryono menjelaskan, keputusan BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami karena berdasarkan data gelombang di Mamuju, menunjukkan ketinggian tsunami pada saat itu hanya setinggi 6 centimeter. Pada saat itu, BMKG tidak bisa mendapatkan data dari Palu, sebab stasiun pemantau pasang surut gelombang di Palu kolaps.

"Karena ketiadaan alat monitoring laut, sehingga kami harus mencari konfirmasi tsunami ke alat observasi di dekatnya. adanya di Mamuju. Di Mamuju itu kan tsunami 6 cm sehingga potensi tsunami yang terjadi itu ya kecil," kata Daryono, Selasa.

Daryono menyebut sistem peringatan dini tsunami di Indonesia hanya mengkomodir potensi tsunami yang dipicu oleh gempa. Sedangkan, tsunami yang menerjang Palu, menurut analisis para ahli geologi dan kegempaan dibangkitkan oleh longsor bawah laut.

Menurut Daryono, tsunami yang menghantam Palu kali ini memang berbeda dari sejarah bencana di Indonesia pada biasanya. Tsunami yang datang menerjang Palu sungguh tak terduga.

Jika syarat terjadinya tsunami adalah terjadinya gempa di zona subduksi atau pertemuan dua lempeng episentrum pada kedalaman kurang dari 70 km dan gerak sesar naik, gempa yang memicu tsunami Palu terjadi memiliki sesar mendatar dan berpusat di dataran. Artinya, potensi terjadinya tsunami seharusnya memang sangat kecil.

Baca juga:

• Tsunami Palu adalah Skenario Terburuk
• Bagaimana Evakuasi Narapidana di Penjara Saat Terjadi Gempa?
• Fenomena Likuifaksi dan Tenggelamnya Rumah-Rumah di Petobo

Kronologi Gempa-Tsunami Palu dan Donggala

Buoy yang dirusak

Permasalahan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia bertambah pelik setelah diketahui bahwa alat pendeteksi tsunami (buoy) yang dipasang di laut rusak sejak 2012. Buoy rusak diduga akibat aksi vandalisme.

"Buoy rusak dan tidak beroperasi sejak 2012. Kalau menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), buoy rusak karena vandalisme, misalnya lampunya yang kedap-kedip diambil," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroh, Senin (1/10).

Disinggung apakah buoy perlu diperbaiki atau diganti, Sutopo mempersilakan media bertanya pada BPPT. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa buoy hanya sebagai salah satu alat untuk meyakinkan terjadi tsunami.

Sebelumnya, Sutopo juga pernah menyebut, buoy tsunami di Indonesia sudah tidak ada yang beroperasi. "Sampai sekarang ya tidak ada buoy tsunami," kata dia.

Sutopo menilai, Indonesia sangat memerlulan buoy tsunami tersebut, mengingat panjangnya garis pantai yang dimiliki negara ini. Dengan fakta tersebut, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadinya tsunami.

"Kita memerlukan deteksi tsunami yang ditempatkan di laut. Kalau buoy-nya terapung ternyata banyak mengalami vandalisme, banyak mengalami kerusakan," tutur dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan perlunya kesadaran bersama masyarakat untuk menjaga alat deteksi tsunami tersebut. Sebab, kata dia, alat deteksi tsunami tersebut sangat penting sebagai bagian dalam sistem peringatan dini terjadinya tsunami.

"Inilah perlunya yang namanya pengamanan alat-alat yang sangat berguna untuk mendeteksi baik gempa baik tsunami sehingga kita juga memerlukan kesadaran bersama masyarakat, kita semua agar alat-alat seperti itu tidak dirusak atau tidak diambil karena alat ini sangat berguna sekali," ujar Jokowi di halaman tengah Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10).

Presiden pun memerintahkan agar alat deteksi dini terjadinya tsunami tersebut diperbaiki. Selain itu, juga diperlukan pengawasan terhadap alat tersebut.

"Saya perintahkan agar alat ini diperbaiki kemudian diawasi dan dijaga karena itu alat yang sangat penting dalam mendeteksi kejadian yang akan sangat terjadi," tambah dia.

[video] Gempa Palu, Negara Sahabat Dipersilakan Membantu

Ikuti Whatsapp Channel Republika