REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan, masyarakat yang mengantre di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan diangkut dengan menggunakan KRI Makassar. Kapal tersebut bisa mengangkut 1.000 orang sekali jalan.
"Tadi sudah dapat dijelaskan (mereka) akan diangkut dengan KRI Makassar yang akan segera mendarat ke sana bawa pasukan bisa 1.000 sekali angkut," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Senin (2/10).
Ia akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur transportasi dari bandara ke pelabuhan laut yang jaraknya cukup jauh. Sudah tentu, kata dia, soal transportasi itu akan diatur oleh satgas yang bertugas di sana.
Wiranto tak menampik terjadinya penumpukan masyarakat yang mengantre di bandara. Ia menyebutkan, itu disebabkan adanya sekitar 3.000 orang, terutama para pendatang, yang ingin segera keluar dari Kota Palu.
"Commercial flight tidak ada, mereka kemudian beramai-ramai ke bandara untuk minta naik Hercules TNI AU yang bawa perlengkapan, tenda, bahan makanan," jelas dia.
Pesawat yang mengangkut logistik bantuan itu berasal dari beberapa daerah, di antaranya dari Jakarta, Ujung Pandang, dan Balik Papan. Masyarakat ingin ikut pesawat-pesawat angkut itu kembali ke tempat asalnya.
"Tapi jumlahnya besar. Antara yang ingin ikut dan jumlah pesawatnya tidak seimbang meski kami sudah kami pesilakan tapi teratur. Kemudian dari mulut ke mulut tersebar info ada penerbangan gratis (jadi semakin banyak yang mengantre)," kata Wiranto.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui, masyarakat yang masih ada di Kota Palu agar mereka segera dievakuasi keluar dari kota itu. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengakui hingga hari ini banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong ingin dievakuasi keluar Palu.
"Memang banyak sampai membuat pesawat tidak bisa take-off (mengangkut penumpang). Makanya kami atur," katanya saat konferensi pers perkembangan gempa dan tsunami Sulteng, di Jakarta Timur, Senin (1/10).
Kendati demikian, kata dia, meski penerbangan komersial sudah diaktifkan namun jumlahnya masih terbatas. Oleh karena itu, dia menambahkan, aparat pengaman seperti tentara nasional Indonesia (TNI) dan polri dikerahkan untuk mengamankan masyarakat yang ingin keluar wilayah Palu.
Pihaknya memahami psikologis masyarakat setempat yang merasa trauma karena mendapat bencana apalagi kondisi logistik terbatas sehingga ingin segera keluar Palu. "Jadi ada dinamika-dinamika ribuan orang seperti itu (berebut keluar Palu)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika