Hanif Jadi Sekjen PKB, Pengamat: Sekjen Bukan Simbol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto mengatakan keberadaan sekteratis jenderal (sekjen) partai itu sebetulnya bukan simbol. Toto mengatakan sekjen partai paling sibuk sehari-hari karena berperan sebagai komandan riil harian.

Toto mengutarakan pendapat berbeda dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyebut posisi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebagai sekjen PKB hanya sebagai simbol. Hanif menggantikan Abdul Kadir Karding dari jabatan sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak pertengahan September ini.

Menurut Toto, jika Hanif menjadi sekjen maka dia akan sibuk mengurus partainya. "Dia akan kehabisan waktu untuk mengurus kementerian. Artinya, posisinya (menggantikan) Abdul Kadir Karding itu sangat merugikan posisi dia (Hanif) sebagai pejabat publik," kata kepada Republika.co.id, Ahad (30/9).

Karena itu, ia pun menilai menteri yang merangkap jabatan sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai politik akan merugikan negara. Sebab, akan membuat menteri lebih sibuk pada urusan partai sehingga urusan negaranya bisa terbengkalai.

"Jadi waktu pak menteri, Pak Hanif Dhakiri ini, akan tersita oleh kepentingan-kepentingan politik. Dia tidak akan lagi mengurusi kepentingan negara, dalam arti kepentingan dia sebagai menteri tenaga kerja," kata dia.

Menurut Toto, sebagai pemegang komando, sekjen tidak bisa mengalihkan peran atau tugas kesekretariatan yang melekat padanya kepada pihak lain termasuk kader-kader mudanya. Jika sekjen dianggap sebagai simbol, dia menilai kemungkinan adanya tujuan yang dicapai PKB.

Tujuan tersebut, Toto menerangkan, berkaitan dengan konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia memandang, rangkap jabatan Hanif sebagai menteri dan sekjen akan membuat PKB punya daya tawar yang kuat untuk mengupayakan pemenangan capres pejawat Joko Widodo.

"Karena, komandonya dipegang oleh orang yang punya kekuasaan di kementerian. Jadi, ada keuntungan politik untuk PKB," ucap dia.

Kalaupun PKB ingin mengganti Kadir Karding dari kursi sekjen, lanjut Toto, seharusnya diberikan kepada kader-kader lainnnya yang tidak sedang mengemban amanah jabatan publik. Ia meyakini PKB punya banyak kader yang berkapasitas menempati posisi sekjen.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya mengungkapkan, Kadir Karding resmi tidak lagi menjabat sebagai sekjen sejak pertengahan September 2018. Muhaimin mengatakan pengganti posisi Karding adalah Hanif Dhakiri yang masih menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Muhaimin mengatakan Hanif menggantikan Karding sebagai sekjen PKB. Hanif sebenarnya ditunjuk sebagai sekjen pada Muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur, pada 2014.

Namun, Presiden Joko Widodo yang saat itu baru terpilih pada Pemilu 2014 menunjuk Hanif sebagai menteri ketenagakerjaan. "Hanif kan Sekjen lama yang kemudian pada Muktamar PKB lima bulan yang akan datang dia harus ikut mempertanggungjawabkan periode ini," ujarnya.

Menurut Cak Imin, penunjukan kembali Hanif hanya sebatas pembagian tugas kepartaian. Sebab, Karding ditugaskan untuk fokus menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Di partai, posisi Karding kembali menjadi Ketua DPP PKB. Ia menambahkan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan rapat pleno partai.

Meski merangkap jabatan di kabinet dan partai, Cak Imin memastikan tugas sebagai Sekjen PKB tidak akan menyita pekerjaan Hanif. Sebab, Hanif hanya menjadi simbol PKB yang menjabat sebagai Sekjen.

Selebihnya, ada tim khusus oleh kader-kader muda yang menangani pekerjaan sekretariat selama masa kampanye Pemilu 2019. Kader-kader muda tersebut sekaligus menjadi calon legislatif dari PKB.

PKB merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Selain menjabat sekjen PKB, Abdul Kadir Karding juga menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika