Macron mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pemerintah Trump mengaku akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak setuju. Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina.
“Tidak ada alternatif yang kredibel untuk solusi dua negara yang hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota," kata Macron.
AS juga telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan UNRWA--Badan PBB untuk Pengungsi Palestina--dan telah memerintahkan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington ditutup. Kebijakan ini semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Macron mengatakan, Paris memiliki persahabatan yang erat dengan Israel. Namun, ia meminta Israel untuk mengakhiri kebijakan yang dapat merusak perjanjian damai.
"Meneruskan kebijakan ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata Macron menegaskan.
Tugas Dewan Keamanan
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menilai, saat ini Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mulai Oktober, Indonesia sudah mulai masuk ke DK sebagai pengamat dan mulai bertugas mulai 1 Januari 2019.
"Soal prioritas, sudah kita tegaskan ada empat dan di atas semua itu, isu Palestina mendapat perhatian khusus," ujar Retno.
Terkait pengiriman pasukan perdamaian PBB, Retno menilai jumlah perempuan masih sangat sedikit atau hanya 3 persen dari total pasukan. Untuk Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 111 perempuan yang menjadi pasukan perdamaian baik untuk sipil dan militer. Keberadaan mereka akan ditingkatkan jumlahnya.
Menlu menyampaikan, pasukan perdamaian PBB perempuan menjadi kebutuhan dalam penanganan konflik dan pascakonflik. “Karena banyak korban konflik merupakan anak dan perempuan yang lebih memiliki kepercayaan dan kenyamanan dengan perempuan,” katanya.
(ed: agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika