Pidato JK di PBB: Dari Superhero Hingga Separatis

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Yeyen Rostiyani, dari New York, Amerika Serikat

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, masyarakat dunia tidak perlu menunggu munculnya pahlawan super atau superhero untuk menciptakan perdamaian dunia. Menurut Wapres, banyak yang menyalahartikan soal kepemimpinan.

Sering kali orang salah menilai, kata JK, di mana mereka mencari pemimpin yang memiliki kekuatan super. Yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kekuatan seperti superhero.

"Kita tidak perlu meminta kekuatan the Avengers. Tidak juga Justice League. Kita di ruangan ini adalah pemimpin dunia global," kata JK saat berpidato di Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (27/9) sore waktu setempat.

Di hadapan seluruh pemimpin dunia, Wapres menegaskan, seluruh pemimpin dunia yang hadir di Sidang Majelis PBB memiliki kekuatan untuk menciptakan perdamaian itu. Kata JK, itulah inti dari PBB.

"Secara bersama, kita memiliki kekuatan superhero. Yang harus kita lakukan adalah menjaring keinginan kita masing-masing, juga keberanian, kekuatan, kasih sayang, tidak egois, dan rendah hati," ujar JK.

Kepemimpinan global dan tanggung jawab seluruh pemimpin di dunia menentukan hasil dari perdamaian yang abadi. Menurut JK, semua itu harus dimulai dari kepemimpinan yang tulus. Dimulai dari kawasan domestik, yakni rumah.

Wapres menekankan pada pentingnya ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Di hadapan pemimpin dunia, JK menegaskan, hal itulah yang diyakini Indonesia.

Indonesia telah mengirimkan lebih dari 3.500 personel ke sembilan misi PBB. Saat ini Indonesia duduk di peringkat delapan dalam daftar pengirim personel terbanyak.

Pada 2019, jumlah tersebut akan ditambah hingga 4.000 personel. Istimewanya, para personel wanita juga ditambah.

Secara khusus, JK menyoroti masalah perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel. Menurut dia, konflik kedua negara masih menjadi titik panas perdamaian di Timur Tengah. Indonesia mendukung solusi dua negara atau two state solution untuk menyelesaikan konflik kedua negara.

JK menegaskan, Indonesia tetap optimistis memperjuangkan Palestina lewat Dewan Keamanan PBB. Meski, Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto berulang kali mematahkan resolusi tentang Israel dan Palestina.

Ia menyampaikan tekad Indonesia untuk menjaga integritas wilayahnya serta tetap mendukung Palestina hingga merdeka. "Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan adil, semua negara harus menghormati hukum internasional dan prinsip PBB. Termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial," kata JK menegaskan.

Indonesia dengan tegas mengecam upaya-upaya oleh sebuah negara yang mendukung, bahkan lebih buruk lagi, menjadi bagian dari gerakan separatis. "Tindakan permusuhan tidak ada tempatnya dalam sistem PBB. Tindakan itu jelas sebagai pelanggaran prinsip PBB," ujar Wapres.

Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorial. Seperti negara lain yang berdaulat, Indonesia akan gigih mempertahankan integritas teritorialnya.

“Saya ulangi, Indonesia akan gigih mempertahankan integritas teritorialnya," kata JK tegas.

Pidato solusi penanganan konflik JK yang menentang tindakan sepihak, tetapi solusi dua negara senada dengan pidato Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Sidang Majelis PBB, Selasa (25/9) waktu setempat. Dalam pidatonya, Macron menyebut konflik antarnegara tidak dapat diselesaikan dengan tindakan atau prakarsa dari salah satu pihak.

Ia mengambil contoh konflik Palestina-Israel. Menurut dia, konflik Palestina-Israel tidak bakal selesai kalau hanya satu pihak memaksakan tindakannya untuk pihak lain.