REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin menegaskan bahwa pihaknya tidak terlalu merisaukan mundurnya jajaran pengurus dan anggota PKS seluruh Bali. Bahkan dia menyebutkan mundurnya sejumlah kader tersebut tidak menjadi masalah serius. Justru peristiwa ini akan menjadi momentum bagi mereka.
"Justru akan menjadi momentum bagi PKS Bali membuka diri bagi pihak-pihak eksternal yang lebih beragam. Sebagai contoh, di dapil Bali PKS mencalonkan pengamat internasional Arya Sandiyudha sebagai Caleg DPR RI. Arya adalah tokoh eksternal yang direkrut oleh PKS," jelas Suhud saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (28/9).
Tidak hanya itu Suhud juga menyatakan bahwa peristiwa itu dapat mempengaruhi suara PKS di Pulau Dewata tersebut. Karena, sambung Suhud yang bergerak mendukung caleg DPR PKS Arya Sandiyudha datang dari beragam kalangan.
Kemudian, kata Suhud, partainya langsung bergerak cepat yaitu dengan melakukan pergantian untuk posisi-posisi struktur yang kosong akibat adanya pengurus yang mengundurkan diri. Dia juga membantah bahwa DPP PKS bersikap otoriter seperti yang dituduhkan oleh mereka. Sebagai buktinya, mereka yang mengundurkan diri bukan dipecat. Termasuk digantinya Mudjiono dari Ketua DPW PKS Bali. Padahal Mudjiono sudah mengabdi bersama PKS selama 18 tahun.
"Sudah ada pergantian untuk posisi-posisi struktur yg kosong akibat adanya pengurus yang mundur. Dia (Mudjiono) mundur dari kepengurusan, makanya diganti," terangnya.
Sebelummya jajaran pengurus dan anggota PKS seluruh Bali mengundurkan diri, Jumat (28/9). Ratusan perwakilan anggota dari delapan kabupaten dan kota di Pulau Dewata berkumpul dan menandatangani surat pernyataan berhenti dari keanggotaan di Kantor DPW PKS Bali di Jalan Tukad Yeh Ho, Kota Denpasar.
Dalam kesempatan itu Mudjiono mengatakan, hal ini dikarenakan sikap otoritarianisme Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang menabrak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepartaian. Ada lebih dari 4.800 kader PKS seluruh Bali dan dipastikan hampir 90 persennya mengundurkan diri. "DPP menabrak AD/ ART dan melakukan persekusi terhadap kader-kader yang dituduh tidak loyal," kata Mudjiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
