REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi imunisasi campak rubela (measles rubella/MR) di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hal ini bertujuan agar cakupan imunisasi MR bertambah.
Ketua Pelaksana Pokja Imunisasi MR Kemenkes Eni Gustina mengatakan, pihaknya berkomitmen terus melakukan sosialisasi dan edukasi imunisasi MR seiring dengan dengan perpanjangan pelaksanaan imunisasi MR hingga akhir Oktober 2018. Kemenkes, kata dia, menyebarkan pesan mengenai bahaya penyakit ini lewat berbagai media.
"Kami sebarkan pesan dan rilis di media supaya masyarakat paham rubella dan pentingnya kualitas anak," katanya saat ditemui Republika.co.id di ruang kerjanya, di Jakarta, Jumat (28/9).
Kemenkes, kata dia, juga mendokumentasikan lewat video anak yang terkena rubela dan ditayangkan ke masyarakat. Ia menyebutkan, itu menjadi contoh kasus nyata dampak virus rubella dan masyarakat akhirnya mengerti.
Kemenkes juga mengadakan seminar terkait hal ini. Pihaknya juga menitipkan pesan pada Dinas Kesehatan supaya melanjutkan kegiatan perpanjangan imunisasi MR ini demi mencapai target cakupan 90-95 persen.
Sementara di desa, pihaknya meminta kepala desa mengajak agar anak-anak di desanya sehat dengan mendapat imunisasi itu. Tak hanya itu, Kemenkes mengajak semua pihak termasuk media, baik cetak dan online untuk menyampaikan pesan penting itu sekaligus sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
"Jadi kami membutuhkan semua pihak bisa berkolaborasi membantu kami, termasuk aparat pemerintah supaya membantu kami," ujar perempuan yang juga Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes itu.
Dengan upaya tersebut, Kemenkes berharap target cakupan imunisasi MR 90-95 persen bisa tercapai. "Karena negara ingin melihat anak-anak Indonesia berkualitas dan sehat. Apalagi 2035 mendatang, kita ada bonus demografi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menambahkan, hari ini Kemenkes dengan instansi lain seperti Unicef, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Staf Presiden (KSP), organisasi kesehatan dunia (WHO), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kepala Dinas Kesehatan Aceh hadir di Banda Aceh sebagai salah satu provinsi yang cakupan imunisadinya terndah. "Kami sosialisasi imunisasi MR," katanya saat dihubungi Republika.co.id.
Baca juga, Pelaksanaan Imunisasi MR Diperpanjang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
