REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Fokus itu sesuai dengan Nawacita yang menjadi patokan dalam pembangunan.

Kasubdit Pengembangan Perbatasan Wilayah III Kementerian Pedesaan (Kemendes), Ir Sudrajat mengatakan, daerah perbatasan memiliki isu strategis, yaitu belum optimalnya pembangunan pusat kawasan strategi nasional dalam membangun perbatasan. "Selain itu, masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, dan pengelolaan daerah perbatasan yang masih mengedepankan egosektoral," kata Sudrajat saat menjadi pembicara dalam pameran foto infrastruktur dan diskusi pembangunan mendukung pemerintahan Joko Widodo yang digelar Gerakan Pemuda dan Mahasiswa NKRI (GMP-NKRI). Mengusung tema 'Membangun Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal, Kuatkan Pemerintah Nasionalis', pameran yang digelar pada Kamis (27/9) itu dihadiri sekitar 50 orang perwakilan dari pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Jakarta.

Sudrajat mengakui, pembangunan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Namun proses pembangunan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama agar terlihat hasilnya.

Dikatakan Sudrajat, pembangunan kawasan perbatasan memiliki beberapa aspek yaitu aspek lokasi prioritas sebanding dengan kecamatan, aspek pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, aspek pelayanan dasar kawasan perbatasan. Terdapat 122 kabupaten tertinggal, sementara sekitar 41 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain.

Ia berkata, Kemendes membantu membuka jalan nonstatus yang tidak dibangun KemenPUPR yang terdapat di desa-desa. Seperti membangun embung untuk tempat penampungan air, membangun pembangkit listrik tenaga surya. "Memberikan alat pascapanen dalam rangka peningkatan SDM dan perekonomian dalam bidang pertanian,” ujar Sudrajat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika