REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan Pemprov Sumatra Barat akan ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini setelah Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat lepas status daeah tertinggal.
Nasrul mengatakan jumlah investasi swasta yang masuk ke Mentawai sangat besar. Tapi investasi tersebut belum membawa kesejahteraan buat masyarakat Mentawai secara umum.
Pembangunan infratruktur di Mentawai tidak dapat dilakukan dengan cepat lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mentawai yang sangat kecil. Yakni berkisar Rp 30 miliar- Rp 40 miliar saja pertahun.
"Masih banyak desa-desa yang tidak akses satu sama lain. Jadi nanti akan kita buatkan jalan induk supaya antar desa semuanya terhubung," ujar Nasrul.
Pemprov juga akan membantu memenuhi kebutuhan listrik agar merata ke seluruh kecamatan dan desa di Kepulauan Mentawai. Saat ini ketersediaan listrik di Kepulauan Mentawai baru mencapai 45 persen.
Dari segi perekonomian, salah satu persoalan masyarakat mentawai disebutkan Wagub adalah keterbatasan pangan. Sejak dulu kata Nasrul masyarakat Mentawai memakan makanan pokok dari sagu, keladi dan pisang. Tapi sekarang mereka sudah ketergantungan dengan beras atau nasi.
Padahal di Mentawai ketersediaan sawah untuk menanam padi masih terbatas sehingga beras harus didatangkan dari Kota Padang. Sehingga untuk mendapatkan beras, masyarakat mentawai harus membeli dengan biaya yang cukup mahal.
Nasrul ingin masyarakat Mentawai kembali membiasakan untuk mengonsumsi keladi, jagung dan sagu sebagai makanan pokok supaya beban ekonomi terutama soal kebutuhan pangan bisa dapat ditekan. Selain itu, PR buat Mentawai disebutkan Nasrul adalah Sumber Daya Manusia. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan listrik, komputer dan internet ke sekolah-sekolah supaya para siswa-siswi di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
