Senin 24 Sep 2018 19:11 WIB

Polda Metro Antisipasi Kampanye Hitam di Pilpres 2019

Kapolda Metro Jaya menilai kampanye hitam bisa memecahbelah bangsa.

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Bayu Hermawan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (tengah)
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menegaskan, seluruh jajarannya siap mengamankan Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, khususnya memperhatikan kampanye hitam yang dapat memecah belah masyarakat. Setidaknya ada 2/3 dikerahkan dari total seluruh personel yang ada di Polda Metro Jaya, ini sekitar 16 ribu personel.

"Nanti 2/3 dari kekuatan kita, kurang lebih dari Polda Metro Jaya itu 16 ribuan bersama dengan teman-teman TNI. Itu juga tentu kita melihat situasi kalau nanti kekurangan kita lapor ke Mabes Polri, mungkin nanti kita back up oleh pasukan cadangan dari Mabes Polri," jelas Idham Azis di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/9).

Jajaran kepolisian wilayah hukum Polda Metro Jaya akan mengantisipasi tiga hal yang kemungkinan akan terjadi dalam kampanye, sesuai juga dengan arahan dari Mabes Polri. Kepolisian sangat mengantisipasi, pertama menyangkut masalah terorisme, kedua masalah kejahatan-kejahatan yang bisa menggangu situasi kamtibmas di Jakarta, dan ketiga, karena sudah masuk masa kampanye, maka kampanye hitam dan hoax yang bisa membuat situasi masyarakat jadi terpecah, juga paling diperhatikan.

"Secara komprehensif Mabes Polri sudah membentuk yang namanya Satgas Nusantara. Kita juga bagian dari Satgas Nusantara. Untuk melakukan deteksi dini terhadap medsos yang mengarah kepada hoax maupun kampanye hitam," kata Kapolda.

Khusus untuk wilayah Polda metro Jaya dan sekitarnya, pihaknya akan mengawal pelaksanaan pengamanan kampanye yang berlangsung sejak deklarasi damai di Monas, Jakarta Pusat, pada 23 September 2018 lalu, hingga 13 April 2019 mendatang.

Seluruh stakeholder diharapkan mampu mengelola keamanan dengan baik dengan jajaran Kodam Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, linmas dan seluruh stakeholder lain agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib serta lancar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement