REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie meminta kader partainya solid menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk, ia mengatakan, kader yang tergabung dalam Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin agar aktif dalam pemenangan calon pejawat tersebut. 

Dengan demikian, Aburizal mengatakan, pengurus DPP PG dan kader lainnya yang tidak tergabung dalam tim sukses pilpres bisa berkonsentrasi pada Pileg 2019. Ia mengatakan, soliditas tersebut diperlukan untuk menaikkan elektabilitas PG dan menambah perolehan kursi legislatif dengan target mencapai kemenangan Pileg 2019.

“Perolehan suara 2019 menyangkut kehormatan, posisi politik, dan masa depan Partai Golkar,” kata Aburizal pada siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (24/9).

Aburizal menyatakan, perolehan kursi Partai Golkar pada Pileg 2019 merupakan cermin kehormatan sebagai partai besar. Ia menambahkan, perolehan kursi juga menjadi ukuran posisi politik dalam pemerintahan serta kesinambungan Golkar pada masa mendatang.

Baca Juga:

• LSI: Golkar Terancam Jadi Partai Papan Tengah
• Golkar Optimistis Capai Target Pileg 2019
• Pengamat: Golkar Harus Tegas terhadap Kader Korupsi

Karena itu, Aburizal meminta, DPP melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) segera melakukan konsolidasi dan mobilisasi partai. Ia mengatakan, konsolidasi dan mobilisasi ini harus melibatkan kader senior agar upaya pemenangan dapat berjalan efektif dengan hasil maksimal.

Aburizal menambahkan, salah satu upaya yang harus dilakukan sekarang ini, yakni reposisi atau pemantapan kembali posisi Golkar di mata masyarakat. Sikap kritis objektif konstruktif agar kembali mengemuka sebagai bagian dari pemihakan terhadap rakyat.

“Dalam hal ini (sikap kritis obyektif konstruktif ini), Fraksi Partai Golkar DPR RI sebagai ujung tombak partai mempunyai peran yang sangat penting,” kata Aburizal.

Upaya lainnya, yakni mengartikulasikan dan merumuskan isu-isu besar strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menambahkan, ini terkait dengan kepentingan rakyat secara langsung dan kepentingan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika