REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan operasional Bus Trans Patriot sebagai angkutan massal masuk dalam program 100 hari kerja kepala daerah terpilih. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan operasional Trans Patriot ditargetkan berlangsung pada tahun ini.
Menurut dia, sebanyak sembilan unit bus yang dibeli seharga Rp11 miliar sejak 2017 itu hingga saat ini mangkrak akibat kendala teknis. "Masalah ini hanya soal kepemimpinan saja, keputusan-keputusan itu harus dibuat oleh pemimpin," katanya di Bekasi, Jumat.
Tri menargetkan paling lambat pada Desember 2018, bus 3/4 itu bisa mengaspal di Kota Bekasi melayani sejumlah trayek, di antaranya Bekasi-Pondokgede dan Bekasi-Harapan Indah. "Semoga kami bisa meluncurkan pengoperasiannya dalam tiga bulan ke depan," katanya.
Uji coba bus Trans Patriot di Bekasi, Senin (18/12/2017).
Tri mengatakan, peraturan daerah (perda) Bus Trans Patriot akan segera dibuat serta diserahkan kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operator pengelolaannya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana telah mengagendakan lelang operator Trans Patriot. "Kami masih mencari operator dengan cara melakukan lelang, sementara ini persiapannya sudah kita lakukan semuanya. Tinggal tunggu waktunya," katanya.
Operasional Bus Trans Patriot sudah mengalami dua kali penundaan sejak 2018. Sebelumnya, hasil konsultasi Dishub Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi tidak merekomendasikan BUMD Mitra Patriot sebagai operator karena pertimbangan kemampuan fiskal yang kurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
