Kamis 20 Sep 2018 18:34 WIB

NTB Butuh Banyak Tukang dan Bahan Bangunan

Tukang bangunan lokal NTB terbatas sedangkan ada 30 ribu rumah harus dibangun.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih
Sejumlah warga asing membersihkan puing-puing atap restorannya yang runtuh pasca gempa bumi di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Rabu (8/8). Sejumlah fasilitas publik untuk wisatawan seperti restoran, hotel, jeti pelabuhan dan jaringan listrik rusak terdampak akibat gempa.
Foto: Ahmad Subaidi/Antara
Sejumlah warga asing membersihkan puing-puing atap restorannya yang runtuh pasca gempa bumi di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Rabu (8/8). Sejumlah fasilitas publik untuk wisatawan seperti restoran, hotel, jeti pelabuhan dan jaringan listrik rusak terdampak akibat gempa.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyambut positif rapat koordinasi penanganan bencana gempa bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah yang baru dilantik. Kata Willem, pembicaraan tentang penanganan berfokus pada percepatan penanganan, termasuk soal pembersihan puing bangunan dan pembangunan rumah warga serta fasilitas umum yang rusak akibat gempa.

Willem menjelaskan, jumlah rumah rusak berat sampai saat ini mencapai sekira 70 ribu rumah, belum termasuk rumah rusak ringan dan rusak sedang. Saat ini, yang sudah diverifikasiada 30 ribu rumah yang perlu dibangun. Dengan bangun rumah sebanyak itu NTB perlu banyak tukang.

"Nah, tukang kalau dari lokal terbatas sekali sehingga kita datangkan dari luar, dari Surabaya. Kalau kita lihat volume pekerjaan ini kan sangat besar, sedangkan kemampuan kita sangat terbatas, oleh karena itu kita bicara perlu adanya konsep atau strategi bagaimana ini bisa dilakukan dengan cepat," ungkapnya, Kamis (20/9).

Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata Willem, sudah meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan rumah. Willem mengaku sudah berbicara dengan KADIN, dan KADIN mengaku siap menyediakan ketersediaan bahan bangunan. Ia juga mengajak perangkat daerah untuk mengerahkan sumber daya hingga ke tingkat desa dalam melakukan rehabilitasi rumah rusak.

"Masalah akuntabilitas (juga dibicarakan), kan banyak bantuan yang masuk, ini harus dimanage dengan peraturan perundangan yang ada. Saya minta ada pendampingan mulai dari BPKP, jaksa, kepolisan, inspektorat di daerah sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi yang bisa akibatkan fatal secara hukum," ucap Willem.

Dalam masa transisi, lanjut dia, juga telah dilakukan perbaikan fasilitas umum, mulai dari rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, dan pasar. "Ini sudah dilakukan, memang belum semuanya tapi kita akan mengarah ke sana yang kerjakan PUPR intinya kita harus memulihkan kehidupan warga secepatnya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement