REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Wakil Bupati Lombok Utara Syarifudin berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dalam pemulihan kondisi Lombok Utara pascagempa. Hal ini mengingat saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis. Bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang.
"Sebagai kabupaten termuda di NTB, yang memiliki lima kecamatan, 33 desa dan 10 desa persiapan dengan total APBD berkisar Rp 952 miliar, jika dibandingkan dengan total kerugian mencapai Rp 7 triliun, maka diperlukan proses pemulihan yang intensif," ujar Syarifudin menerima kunjungan kerja rombongan Komisi IV DPR di Lombok Utara, NTB, Kamis (20/9).
Dia mengatakan, sebagian masyarakat Lombok Utara masih trauma dan takut untuk pulang ke rumah. Terlebih dengan kondisi gempa yang masih kerap terjadi meski dalam kekuatan yang relatif kecil.
Syarifudin mengatakan, dampak gempa tak hanya merusak rumah-rumah warga, melainkan juga membuat kondisi infrastruktur di Lombok Utara mengalami rusak parah seperti rumah, jalan, instalasi, dan perkantoran.
"Bangunan terkait dengan pertanian seperti lahan irigasi yang rusak akibat longsor, mengakibatkan warga masyarakat belum bisa bercocok tanam," kata dia.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, menyampaikan kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait untuk melihat kondisi pertanian, perternakan, kelautan dan perikanan.
"Pemerintah daerah jangan khawatir, kami di komisi IV DPR dari semua fraksi mendukung penuh program pemerintah dalam rangka pemulihan bencana gempa. Justru kami yang khawatir dengan musim kemarau panjang yang mengakibatkan lahan-lahan padi masyarakat, tak bisa ditanami," kata Edhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika