REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menanggapi terkait keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Hendra Joni yang menyatakan dukungannya kepada bakal calon presiden pejawat dan calon wakil presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 mendatang. Eddy menuturkan partainya akan membuka ruang dialog terlebih dahulu untuk membahas sikap Hendra tersebut.
"Kami dengan senang hati masih menunggu untuk menjadi dasar komunikasi, tapi saya nggak mau bicara sanksi, itu masih dalam ruang dialog yang ingin kami laksanakan," kata Eddy di Jalan Kertanegara, Rabu (19/8).
Eddy mengatakan ruang komunikasi tersebut hanya berlaku untuk kader yang menjabat kepala daerah. Sedangkan partai akan memberi sanksi tegas jika ada kader setingkat pengurus DPP yang memilih mendukung pasangan lain selain pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.
"Kalau memang dia kepala daerah, kita kemudian lakukan dialog karena ada berbagai pertimbangan yang memang mungkin jadi dasar dari logikanya melakukan putusan tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya Hendra Joni yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Pesisir Selatan menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai presiden dua periode. Hendra mengaku siap menerima konsekuensi dari PAN.
"Sebagai kepala daerah, pimpinan saya adalah presiden karena itu saya menyatakan dukungan Jokowi dua periode," katanya saat mendeklarasikan dukungan di Hotel Inna Muara Padang, Selasa (19/9).
Hendra membantah dukungan terhadap presiden itu bentuk pembangkangan terhadap partainya yang secara jelas mendukung Prabowo di pilpres 2019. Selain Hendra Joni, ada sembilan bupati dan wali kota lain yang menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo. Mereka di antaranya Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
