REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menuturkan parpol pengusung Gubernur DKI Anies Baswedan, Gerindra, dan PKS, harus mengajukan calon wakil gubernur yang tidak korupsi dan tidak punya cacat politik. Menurut dia, hal ini tidak hanya menjadi harapan Nasdem, tetapi fraksi lain di DKI.
“Kami harapkan parpol pengusung itu bisa memberikan, mengusulkan calon yang terbaik. Terbaik ini kan tidak korupsi, tidak malas, tidak cacat politik. Saya kira parpol mengerti yang kayak begitu," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (19/9).
Bestari enggan bicara lebih jauh soal pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik oleh DPD Gerindra DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan posisi wagub DKI. Apalagi, hingga kini belum ada nama calon wagub DKI yang disampaikan dari gubernur kepada DPRD.
"Siapapun yang mengajukan nama cawagub DKI, hanya dua partai yang bisa, Gerindra dan PKS, tetapi kan sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan ke DPRD. Kalau nanti saya komentar nanti dikatakan saya genit," ujar dia.
Keputusan Presiden (keppres) terkait pemberhentian mantan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah diterbitkan Presiden RI Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, keppres itu telah keluar pada Senin (17/9) kemarin.
"Jadi, Senin kemarin saya menerima keputusan Presiden yang mengatakan bahwa pernyataan berhenti Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sudah diresmikan oleh presiden,” kata Anies, di Jakarta, Selasa (18/9).
Anies menambahkan, dengan keppres tersebut berarti para partai pengusung, yaitu Gerindra dan PKS, bisa melaksanakan proses pemilihan sosok sebagai pengganti Sandiaga. Saat ditanya mengenai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik dicalonkan sebagai wagub DKI Jakarta, Anies mengaku tidak heran. Ia mengatakan, banyak nama yang disebut untuk menjadi pendampingnya dalam memimpin DKI Jakarta hingga 2022.
Sementara itu, Gerindra memastikan telah memilih Taufik untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno sebagai wagub DKI Jakarta. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partai punya banyak alasan dan pertimbangan untuk memilih Taufik.
Alasan pertama, karena Taufik merupakan ketua DPD Gerindra DKI. Kedua, kinerja Taufik sebagai ketua DPD Gerindra DKI juga sudah teruji. Ketiga, Taufik menjabat pimpinan di DPRD DKI.
Namun, seperti diketahui, Taufik pada 2003 adalah ketua KPUD DKI Jakarta, tetapi kemudian terjerat kasus pidana korupsi logistik pemilu. Dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004, dan ia divonis selama 18 bulan pada April 2004 karena merugikan negara sebesar Rp 488 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika