REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pasangan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah yang baru saja dilantik untuk segera bekerja. Zulkieflimansyah dilantik menggantikan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang telah memimpin NTB selama dua periode.
Jokowi mengatakan, kerja tersebut di antaranya menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga serta fasilitas publik yang terdampak gempa. "Langsung bekerja. Karena, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada persoalan besar yang segera harus diselesaikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang kemarin menjadi korban gempa," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9).
Presiden juga meminta agar proses rehabilitasi segera diselesaikan dengan baik. Terkait dana rehabilitasi yang belum dicairkan, Jokowi menyampaikan harus mengikuti prosedur dan proses pencairan. "Ini kan step-nya satu per satu,” kata dia.
Jika memang dana sudah siap dan selesai diverifikasi, tentu pemerintah akan segera mencairkannya. “Kalau belum kan proses lapangan, ada verifikasi, nanti diberikan lagi. Kan prosesnya seperti itu. Ada proses dong, masak, nih, nih, nih, nih. Ada prosedurnya," ujar dia.
Zulkieflimansyah mengatakan, proses rehabilitasi dampak gempa membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Karena itu, ia memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB akan berjalan baik.
Pelantikan Gubernur NTB. Pasangan Gubernur terpilih NTB Zulkieflimansyah (kiri) dan Sitti Rohmi Djalilah berfoto usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9).
Sebelum dilantik, Zulkieflimansyah mengatakan, ia dan Sitti Rohmi sebenarnya sudah terlibat secara informal. Selanjutnya, ia mengatakan, Pemprov NTB akan melakukan koordinasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang terdampak gempa.
“Seperti Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga Pulau Sumbawa," ujar dia seusai pelantikan.
Terkait dana rehabilitasi yang belum cair, Zulkieflimansyah akan memastikan kembali ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, kata dia, dana rehabilitasi sebesar Rp 300 miliar telah dicairkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Kementerian Keuangan.
"Mudah-mudahan pencairan dana ini akuntabilitasnya dijaga. Jangan sampai prosesnya cepat, tetapi jadi masalah," katanya menambahkan.
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dana rehabilitasi tersebut. Ia pun meminta kasus korupsi dana rehabilitasi oleh anggota DPRD Kota Mataram dan Kepala Dinas Pendidikan di NTB agar dijadikan sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
"Mudah-mudahan ini memberikan warning yang serius buat kami bahwa penanggulangan bencana ini harus disikapi dengan serius. Tidak boleh ada motif-motif yang kurang baik. Apalagi, masyarakat ini butuh penanganan segera. Apalagi, kita akan menyongsong musim hujan segera," ujar dia.
Pelantikan Zulkieflimansyah dan Sitti dilakukan pada pukul 10:00 WIB. Presiden melakukan pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden No 155/P Tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur NTB masa jabatan 2018-2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika