Selasa 18 Sep 2018 19:58 WIB

PMI Usul Ada Dana Rutin Dari APBN/APBD

Relawan PMI selalu hadir tak hanya saat bencana, tapi juga dalam konflik kemanusiaan.

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Andi Nur Aminah
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka temu karya relawan PMI di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Senin (17/9).
Foto: Republika/Ita Nina Winarsih
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka temu karya relawan PMI di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Senin (17/9).

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pengurus PMI Pusat, melansir sampai saat ini organisasi kemanusiaan tersebut masih kesulitan dalam pendanaan. Pasalnya, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak mengalokasikan anggaran khusus buat PMI. Padahal, kegiatan lembaga ini sangat banyak. Seperti, membantu korban bencana sampai penanganan traumatis.

 

Pengurus Pusat Ketua Bidang Relawan, Muhammad Muas, mengatakan, mengenai pendanaan PMI ini dibahas saat loka karya temu relawan PMI di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Keberadaan PMI saat ini, sangatlah penting. Sebab, relawan PMI selalu hadir. Tak hanya saat bencana, dalam konflik kemanusiaan juga PMI hadir. "Akan tetapi, masalah yang kami hadapi sangatlah klasik. Yaitu, terbentur pendanaan," ujar Muas, kepada sejumlah media, Selasa (18/9).

Meskipun saat ini, sudah ada UU No 1/2018, tentang Kepalangmerahan dia mengatakan, PMI selalu kesulitan soal keuangan. Mengingat, sampai saat ini PMI tidak mendapat alokasi dana dari APBN maupun APBD. "Kami sering mengusulkan supaya ada dana rutin dari pemerintah. Tetapi, usulan ini selalu ditolak, dengan alasan tidak ada pos anggarannya," ujar Muas.

Maka dari itu, perlu adanya solusi yang tepat dalam masalah hal pendanaan ini. Meski tidak ada dana rutin, Muas mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada seluruh relawan baik di daerah maupun pusat.

Dia menjelaskan, relawan PMI bisa bekerja dengan ikhlas dan selalu menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Meskipun, tidak ditunjang dengan finansial yang layak. "Ini yang akan kami perjuangkan. Meskipun saat ini sudah ada daerah yang peduli. Tetapi, masih banyak daerah yang tidak perhatian pada PMI," ujarnya.

Sementara, Direktur Perencanaan Perundang-undangan Kemenkum HAM RI Dhahana Putra, mengatakan saat ini tengah dibahas rencana peraturan pemerintah terkait kepalangmerahan. Salah satunya, masalah anggaran. "Memang untuk masalah anggaran khususnya di APBN, perlu adanya pembahasan khusus karena ada beberapa kementerian yang terkait dengan PMI," ujarnya.

Sebab, bagaimanapun juga keberadaan PMI ini sangat penting di tengah masyarakat. Apalagi, kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang rawan bencana. Sehingga, anggaran rutin dari pemerintah ini memang sangat diperlukan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement