Sabtu 15 Sep 2018 17:27 WIB

'Dunia Perlu Dengar Suara Perempuan Indonesia'

Suara perempuan Indonesia penting dan perlu disampaikan secara independen

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) berfoto bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise (ketiga kiri), Presiden International Council of Women Kim Jung Sook (kanan) dan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto (ketiga kanan) saat pembukaan Sidang Umum International Council of Women dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Jumat (14/9).
Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) berfoto bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise (ketiga kiri), Presiden International Council of Women Kim Jung Sook (kanan) dan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto (ketiga kanan) saat pembukaan Sidang Umum International Council of Women dan Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia di Pendopo Balkondes, Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Jumat (14/9).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Staf Khusus II Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Judith Dipodiputro mengatakan, dunia perlu mendengar suara perempuan Indonesia sehingga keterwakilan di Dewan Perempuan Internasional (International Council of Women/ICW) sangat penting.

"Dunia perlu mendengar aspirasi perempuan Indonesia, di mana hampir saparuh dari 260 juta penduduk Indonesia adalah perempuan, artinya suara-suara perempuan Indonesia penting dan perlu disampaikan secara independen, yaitu melalui ICW," katanya di Yogyakarta, Sabtu (15/9).

Sebagai Staf Khusus, Judith bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategi BUMN dan sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya.

Judith menambahkan, BUMN sebagai pendukung penyelenggaraan Sidang Umum ICW ke-35 dan Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia 13-18 September 2018, sengaja melibatkan diri karena melihat potensi peran perempuan Indonesia jika diberdayakan.

"BUMN melibatkan diri karena menempatkan diri sebagai agen pembangunan, kalau kita melihat kemarin di temu nasional, ribuan peserta dari berbagai organisasi yang bernaung di bawah Kowani dari seluruh Indonesia, ini dahsyat jika bisa menggerakkan untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.

Berdasarkan data Kowani, saat ini jumlah anggota organisasi perempuan tersebut mencapai 62 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Salah satu langkah konkret BUMN untuk bersinergi dengan Kowani adalah melalui Pasar Rakyat Nusantara yang dibuka di lobi Hotel Grand Inna Malioboro, tempat sidang umum dan temu nasional berlangsung.

"Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok cuma sedikit pesertanya? Sebenarnya karena ini adalah 'teaser' agar para peserta yang semuanya perempuan ini tergoda untuk mencari lagi produk serupa di Malioboro," kata Judith.

Meskipun ditujukan sebagai "teaser" atau penarik minat bagi para peserta, namun jumlah transaksi di Pasar Rakyat sejak pembukaan pada Kamis (13/9) hingga Jumat (14/9) mencapai sekitar Rp300 juta.

"Angka ini besar untuk UKM, dan transaksi diperkirakan akan terus ada hingga hari terakhir pada 18 September nanti," kata Judith.

Pasar Rakyat Nusantara diikuti 16 UKM binaan BUMN yang tergabung dalam Rumah Kreatif BUMN (RKB) dari seluruh Indonesia, yang pada awalnya dilakukan sendiri-sendiri oleh berbagai perusahaan BUMN.

"Jadi tujuan RKB ini untuk menyatukan UKM-UKM binaan yang tadinya dilakukan secara sporadis, nah ini kami wadahi supaya lebih bersinergi," kata Judith.

Selain itu, keterlibatan BUMN untuk mendukung peran perempuan Indonesia secara nasional dan internasional juga akan dilakukan dengan mengajak delegasi ICW dari luar negeri untuk mengunjungi Balai Ekonomi Desa (Balkondes), sebuah komplek desa wisata di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang dikelola 20 BUMN untuk meningkatkan perekonomian setempat berbasis masyarakat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement