REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ancaman bahaya radikalime negatif yang berujung pada aksi terorisme akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air. Untuk itu seluruh perangkat pemerintah baik TNI, Polri, Jaksa dan Hakim harus saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs Suhardi Alius saat memberikan ceramah umum pada acara Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda Jawa Barat dihadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Rabu (12/9).
“Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa cluster mulai dari hardcore, militan, supoter atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat),” ujar Suhardi Alius usai acara.
Untuk itu menurut mantan Kabareskrim Polri ini pihaknya merasa perlu untuk memberikan suatu ceramah dan juga pemahaman bagaimana cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana memberikan perlakuan yang pas kepada kelompok ataupun jaringan tersebut.
“Dengan pemahaman ini kami harapkan aparat seluruhya punya satu persepsi, visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Mantan Seksretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini pun juga mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang menginisiasi untuk mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan dareah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukaan sinergi beersama dalam penanggulangab terorisme.
“Acara ini dihadiri semua komponen yang terkait, ada dari Forkominda, ada dari Perguruan Tinggi Jawa Barat, lalu Forkominda tingkat Kabupaten/Kota. Atinya mereka ini adalah satu siklus criminal justice system yang terpadu. Dan kita bahagia sekali bahwa Kapolda meresponnya dengan baik, sehingga ini akan diimplementasikan langsung oleh beliau di provinsi Jawa Barat,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Selain itu menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, upaya yang dilakukan Kapolda Jabar dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait ini juga sebagai upaya untuk membentengi diri bagi aparat TNI, Polri, Jaksa, Hakim dan juga perangkat sipil lainnya dari pengaruh paham radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika