REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merampungkan permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. KIK tidak ingin nantinya ada anggapan bahwa persoalan DPT tersebut dilakukan pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, KIK tidak ikut campur dalam permasalahan menyinggung DPT ganda. Dia mengatakan, penetapan DPT sepenuhnya dilakukan oleh KPU.
"KPU silahkan bentuk tim dengan Bawaslu dengan partai-partai untuk melakukan pengecekan jadi fair kan nanti," kata Karding di Jakarta, Senin (10/9).
Karding menegaskan KIK tidak melakukan cara curang untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Kami tidak ada niat, kami lebih suka apa adanya, kami lebih suka menang terhormat dengan penuh adab," katanya.
Baca Juga: Temui Sekjen, Sandiaga Sampaikan Tiga Pesan Prabowo
Sementara itu, bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan sejumlah pesan bakal calon presiden Prabowo Subianto pada pertemuan sekjen di Jalan Daksa, Jakarta, Senin, (10/9). Salah satu persoalan yang dijadikan perhatian khusus koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Karena (DPT) ini adalah harapan seluruh segenap bangsa, seluruh rakyat Indonesia dan segenap bangsa untuk memastikan bahwa Pilpres dan Pileg 2019 ini dilaksanakan dengan dgn jujur dan adil," kata Sandiaga.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyebut ada sekitar 6,8 juta pemilih yang merupkan duplikasi dari apa yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan politikus Partai Golkar tersebut mengatakan data tersebut berasal dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
“Kita memberikan apresiasi, KPU membuka pintu mengadakan perbaikan, tetapi di sinilah concern kita bersama,” kata dia.
Kondisi berisiko
Priyo menjelaskan kondisi ini terlalu berisiko karena akan menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang meluas kalau tidak ada upaya luar biasa. “Ikhtiar luar biasa dan darurat untuk segera melakukan perbaikan jumlah dari pemilih tetap se-indonesia," jelasnya.
Priyo menambahkan agar pemilu 2019 mendatang berjalan jujur dan adil , maka koalisi Prabowo-Sandi bertekad dan berkomitmen untuk selalu memperjuangkan agar persoalan DPT bisa segera jelas. "Kami sangat menghormati KPU, cepat dan mudah-mudahan tidak ada hal yang melintang lagi," ucapnya.
Baca Juga: KPU Yakin Penyisiran DPT akan Selesai Tepat Waktu
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 1.013.067 Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Data tersebut dihimpun dari 285 Kab/Kota dengan 91.001.344 pemilih di seluruh Indonesia.
Hasil analisis kegandaan ditemukan mendasarkan pada elemen NIK, nama, dan tanggal lahir yang identik. Ketiga elemen tersebut menjadi basis analisis kegandaan dengan menggabungkan seluruh data dalam lingkup Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data yang diterima dari KPU total pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 185.732.093 penduduk. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7201 kecamatan dan 83370 kelurahan/desa di Indonesia. Ratusan juta warga itu nantinya akan memberikan suara mereka di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terdapat sekitar 2.049.791 warga indonesia yang berada di luar negeri masuk dalam DPT. Data didapat dari 130 kantor perwakilan negara di luar negeri.
Mereka nantinya jakan mencoblos di 620 TPS dengan jumlah pemilih TPS sebesar 517.128 warga. Pemerintah juga menyiapkan 1.501 kotak suara keliling dan 269 pos dengan total pemilih masing-masing berjumlah 808.962 dan 723.701.
Ikuti Whatsapp Channel Republika