REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade ikut menanggapi terkait sikap Partai Demokrat yang memberikan dispensasi ke sejumlah daerah untuk mendukung pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Andre mengaku tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga Partai Demokat. Ia menilai hal tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat.
"Silakan Demokrat menentukan urusan internalnya, yang jelas kami tentu optimis Demokrat dan tim tetap solid bersama kami. Itu yang kami rasakan selama ini," ujar Andre saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (9/9).
Ia mengungkapkan Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Demokrat terkait keputusan Partai Demokrat tersebut. Adanya anggapan yang menilai Partai Demokrat bermain dua kaki, Andre menyebut biar masyarakat yang menilai.
Sementara itu, Andre menegaskan bahwa hal semacam itu tidak ditemukan di Partai Gerindra. Kader Partai Gerindra 100 persen mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
"Nggak ada kader kami yang dukung Pak Jokowi," ucapnya.
Sebelumnya Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan Partai Demokrat akan memberikan dispensasi khusus di sejumlah daerah yang tingkat dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dianggap cukup tinggi. Hal itu menurut Ferdinand perlu dilakukan agar suara Partai Demokrat di daerah-daerah tersebut tidak jeblok.
"Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami, dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu, tidak banyak, sedikit sekali," kata Ferdinand di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).
Ferdinand mengaku hanya empat daerah yang jumlah dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf cukup signifikan. Beberapa daerah tersebut di antaranya Papua dan Sulawesi Utara. Untuk dua daerah lainnya Ferdinand enggan membeberkan.
"Nanti kami akan sampaikan, karena kami tidak bisa sampaikan, kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus apa tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
