REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno memahami sikap partai Demokrat yang menpersilakan kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung bakal calon presiden pejawat dan calon wakil presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin.  Sandi menilai setiap partai memiliki mekanisme sendiri-sendiri.

"Kita serahkan kepada masing-masing partai," ujar Sandi di Jakarta, Ahad (9/9).

Sandi justru enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai adanya anggapan yang mengatakan Partai Demokrat bermain dua kaki. Namun menurutnya kebijakan partai seharusnya sejalan antara pemilu dan pilpres.

"Saya tidak mau berkomentar kalau hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ungkapnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap sebagai kepala daerah seharusnya fokus dalam membangun daerah yang dipimpin. Sedangkan membawa para kepala daerah ke dalam pusaran pilpres dinilai mencederai mandat yang telah diperoleh.

"Apalagi mereka baru saja menyelesaikan (pilkada) dan itu rata-rata pilkada yang dimenangkan dengan susah payah. Dan mungkin yang memilih mereka memilih pilihan yang berbeda di bawah, jadi saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut lagi," imbuhnya.

Ia tetap berharap pilpres mendatang berjalan berlangsung sejuk, dan tidak memecah belah. "Insya Allah kita punya demokrasi yang mempersatukan kita," tuturnya. 

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi.

"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean.

Ikuti Whatsapp Channel Republika