REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah elite politik pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.
"Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujarWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).
Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Demokrat Papua memberikan dukungan kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Padahal, Demokrat sendiri memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi.
Menurut Andi, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung. Jadi kita sikapnnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.
Andi menyebut, untuk sementara daerah yang diberi perlakuan khusus hanya Papua. Sedangkan untuk Sulawesi Utara dinilai masih imbang. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan Ketua DPP Ferdinand Hutahaean yang menyebut bahwa Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang juga diberi perlakuan khusus.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi.
"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
