REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud menerjunkan 20 orang tenaga verifikator ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat SMP, Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Mustari mengatakan, puluhan tenaga verifikator itu akan bertugas selama empat hari kerja untuk melakukan verifikasi terhadap laporan tentang kerusakan SMP, baik negeri maupun swasta akibat bencana gempa yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten/kota.
"Verifikasi ini menyasar Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat," ujar Mustari di Lobar, NTB, Jumat (7/9).
Kata dia, masing-masing kabupaten/kota diverifikasi antara satu sampai empat orang, tergantung banyaknya jumlah sekolah maupun area kerja verifikator. Untuk Lombok Barat, ada tiga orang verifikator yang akan meneliti tingkat kerusakan 37 sekolah setingkat SMP.
"Untuk rusak berat, pembiayaan rehabnya dilakukan oleh Kementerian PUPR, sedangkan kita hanya akan mengalokasikan anggaran untuk sekolah yang rusak ringan sampai sedang," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), Hendrayadi, mengatakan, dua hari pascagempa pada Ahad (5/8) malam, pihaknya sudah menghimpun informasi dan data awal tentang kerusakan bangunan sekolah.
"Hasil pantauan kita, 37 sekolah SMP terkena dampak. Dua di antaranya rusak berat, yaitu SMPN 2 Gunung Sari dan SMPN 4 Lingsar, dari total jumlah SMP yang sebanyak 41 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta," ujar Hendrayadi.
Hendrayadi memastikan, jumlah SMP yang rusak tersebut terbanyak di empat kecamatan terdampak paling parah, yaitu Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada.
"Walau kita punya data awal, tapi kita masih menunggu empat hari ke depan hasil assessment mereka," katanya.
Ia memastikan semua sekolah yang rusak ringan dan sedang langsung ditangani di tahun ini. Selain SMP, tingkat SD pun tidak lepas dari dampak gempa.
"Kita sudah melaporkan 158 SD, 109-nya adalah SD negeri. Dari 109 itu, 12 sekolah rusak berat yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR," ucap dia.
Dia menjamin seluruh SD yang rusak itu akan segera ditangani karena Pemkab Lobar telah menandatangani MoU dengan pemerintah pusat. "Melihat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah rusak. Kita bukan saja harus menyediakan tenda darurat, tapi juga sekolah darurat," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika