REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi II DPR agar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), segera melakukan verifikasi terhadap dugaan data ganda dalam daftar pemilih sementara. Bambang tidak ingin hal ini menganggu jalannya pemilu dan pilpres 2019.
"KPU juga menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan," katanya, Rabu (5/9).
Selain itu, Bambang juga meminta Komisi II DPR untuk berbicara kepada KPU agar lebih memperhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada. Dia mengatakan, ini mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih.
"Sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil prwsiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan adanya identitas ganda pada DPS Pemilu 2019. Dia menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik KPU.
Sementara, berdasarkan data yang diterima dari KPU total pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 185.732.093 penduduk. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7201 kecamatan dan 83370 kelurahan/desa di Indonesia. Ratusan juta warga itu nantinya akan memberikan suara mereka di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara, terdapat sekitar 2.049.791 warga indonesia yang berada di luar negeri masuk dalam DPT. Data didapat dari 130 kantor perwakilan negara di luar negeri. Mereka nantinya jakan mencoblos di 620 TPS dengan jumlah pemilih TPS sebesar 517.128 warga. Pemerintah juga menyiapkan 1.501 kotak suara keliling dan 269 pos dengan total pemilih masing-masing berjumlah 808.962 dan 723.701
Ikuti Whatsapp Channel Republika
