REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak Badan Musyawarah (Bamus) Betawi tak pecah karena perbedaan pandangan politik. Hal itu lantaran sebentar lagi akan memasuki tahun politik.
“Karena itu pilpres akan terjadi tiap lima tahunan. Pilkada akan terjadi tiap lima tahunan. Usai bamus tidak lima tahunan. Usia bamus sepanjang hayat masyarakat Jakarta. Karena itu tidak boleh pilpres pilkada memecah-mecah masyarakat Betawi,” ungkap Anies dalam sambutannya di musyawarah besar Bamus Betawi di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (1/9).
Dia berpesan kepada masyarakat Betawi, khususnya pada Bamus Betawi untuk tak mengadakan diskusi mengenai perpolitikan di media perpesanan seperti Whatsapp. Sebab, dirinya menyebut dalam diskusi seperti itu akan menimbulkan pengkotak-kotakan pandangan.
Anies mengatakan berbeda pandangan politik memang diperbolehkan karena memang sebuah hak untuk memilih. Namun, jangan sampai masyarakat Betawi terpecah karena adanya itu.
“Tetapi jangan buat organisasi ini justru terkotak-kotak karena ada pilpres, ada pilkada,” ungkap dia.
Dia juga menuturkan, masyarakat Jakarta merupakan pusat demokrasi. Dia meminta mereka untuk menunjukkan bahwa Jakarra dapat menjadi fasilitator proses bernegara bisa bermusyawarah, menentukan kepemimpinan, dan hasilnya membuat organisasi berkembang lebih baik.
Menurutnya, Bamus memiliki komitmen bersama untuk terlibat dalam proses demokrasi dan siap menerima hasil.
“Dan kalau tidak siap menerima hasil, justru akan bisa mengganggu kredibilitas masyarakat Betawi. Karena masyarakat Betawi jadi fasilitator di sini. Karena itu berikan komitmen: siap maju, siap menang, dan siap menerima apapun hasilnya, walaupun hasilnya tidak menang,” kata Anies.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta, Saefullah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Dailami Firdaus, dan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra H. Abdul Ghoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
