Kamis 30 Aug 2018 18:11 WIB

BPJS Kesehatan Jadi Pioner Dunia di Sektor Pertanian

Indonesia jadi contoh model perluasan kepesertaan jamsos sektor nonformal.

Fachmi Idris ketika bertemu Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein, Mulyaman S Hadad.
Foto: istinewa
Fachmi Idris ketika bertemu Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein, Mulyaman S Hadad.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Rapat Biro International Social Security Association (ISSA) memilih Indonesia dan Senegal sebagai inkubator pengembangan jaminan sosial berbasis sektor pertanian.

“Ini memperlihatkan bahwa dunia percaya kepada keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan sosial,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam siaran persnya, Rabu (29/8).

Indonesia dinilai dapat menjadi pioner di dunia internasional dalam penyelenggaraan jaminan sosial di sektor pertanian seperti diputuskan dalam rapat Biro ISSA di Jenewa. Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan bahwa kepercayaan dunia tersebut didasarkan pada penilaian objektif terhadap Indonesia yang memperlihatkan kemajuan pesat dalam pengembangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ( JKN KIS). Kepercayaan itu juga karena Indonesia merupakan negara agraris.

“ Saat ini, sudah sekitar 201 juta rakyat Indonesia terjamin JKN KIS hingga posisi bulan Agustus 2018 ini, dan bisa dikatakan bahwa angka ini sangat besar untuk ukuran dunia internasional,” kata Fachmi.

Fachmi Idris menyampaikan berita gembira tersebut ketika bertemu Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein, Mulyaman S Hadad. Mantan ketua Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjelaskan bahwa secara spesifik, ini berarti Indonesia akan menjadi contoh dunia untuk model perluasan kepesertaan jaminan sosial sektor non formal yang berbasis sektor pertanian.

Mulyaman sendiri menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya sekaligus mengingatkan akan tantangan ini. “ Dunia akan menatap kita lebih khusus lagi, karena itu, pengembangan jaminan kesehatan melalui pendekatan sektor agrikultur ini mesti dikerjakan secara sangat serius,“ katanya. Mulyaman mengaku akan segera menyampaikan hal ini secara formal ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta, agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait.

Rapat Biro ISSA yang beranggotakan 158 negara di dunia itu akan ditutup Kamis, 30 Agustus 2018 dengan sejumlah agenda penting yang akan ditindaklanjuti oleh negara negara anggota ISSA.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement