REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo meminta kepada seluruh fraksi partai politik untuk mengatur dengan baik jadwal kunjungan kerja para anggotanya. Hal itu, agar para legislator bisa memiliki waktu untuk hadir dalam setiap agenda rapat dewan.
“Kami minta semua fraksi untuk mengatur jadwal anggotanya agar tidak semuanya ke daerah. Masih banyak pekerjaan rumah kita,” kata Bambang usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
Ia mengungkapkan di antara pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah penyelesaian lima undang-undang yang harus tuntas beberapa bulan ke depan. Pimpinan fraksi diharapkan sadar tanggung jawab secara personal karena memegang amanah rakyat.
Tanggung jawab untuk menghadirkan para anggotanya dalam rapat wajib diimplementasikan secara nyata. Di sisi lain, tantangan bagi DPR ke depan adalah intensitas kesibukan para dewan dalam mempersiapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Sudah barang tentu anggota DPR akan bekerja keras di daerah pemilihan masing-masing untuk memenangkan suara pasangan calon yang diusung oleh partainya. Alhasil, rapat-rapat yang digelar di Kompleks Parlemen bakal sepi dengan berbagai alasan izin. “Ini persoalan terus menerus. Ada yang izin tidak bisa hadir, ke luar negeri, sedang di daerah untuk membantu rekan kerja. Ini tantangan yang harus dijawab bersama-sama,” jelasnya.
Lelaki yang akrab disapa Bamsoet itu juga meminta agar dalam delapan bulan ke depan seluruh fraksi menjalankan tugas sidang-sidang dengan baik dan benar. Termasuk dalam hal kehadiran anggota fraksi.
Setidaknya, jika masing-masing komisi beserta fraksi di dalamnya memiliki komitmen tinggi, dia mengatakan, sebanyak 12 hingga 13 undang-undang bisa dirampungkan hingga Oktober 2019. Minimal satu komisi menyelesaikan satu undang-undang. Selanjutnya, Bamsoet mengatakan DPR akan melaksanakan legislasi review.
Undang-undang yang mendesak untuk diselesaikan akan diprioritaskan. “Kita akan prioritaskan dari sekitar 30 hingga 40 undang-undang sehingga nanti bukan hanya kuantitas tapi kualitas baik pula,” kata dia.
Selain itu, ia menyatakan ke depan berbagai rapat dewan yang digelar harus lebih terbuka. Hal itu demi menunjukkan transparansi di mata publik. “Ke depan, rapat harus terbuka. Tidak boleh lagi ada yang tertutup,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika