Seskab: Jokowi Santai Tanggapi #2019GantiPresiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut menanggapi peristiwa penolakan dan pengusiran relawan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Menurut dia, gerakan #2019GantiPresiden masih diperdebatkan apakah masuk dalam kategori kampanye atau tidak.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi santai munculnya gerakan-gerakan seperti #2019GantiPresiden. “Beliau menanggapi ini dengan santai,” kata Pramono, Rabu (29/8).

Menyusul laporan aktivis gerakan #2019GantiPresiden kepada DPR terkait tudingan persekusi yang mereka alami, Pramono pun menegaskan pemerintah tak pernah melarang adanya perbedaan pendapat. Namun, ia kembali menekankan, gerakan-gerakan tersebut sebaiknya dilakukan pada masa kampanye pemilu.

“Nggak ada yang dipasung oleh pemerintah. Kan ini belum masuk masa kampanye. Kalau sudah masuk masa kampanye tiap hari mau ngomong itu monggo-monggo saja,” jelasnya.

Karena itu, ia pun meminta masyarakat harus menahan diri dan bersabar melakukan publikasi gerakan yang berkaitan dengan pemilu sebelum memasuki masa kampanye. Masa kampanye baru akan dimulai pada 23 September 2018.

“Sebenarnya semua orang harus bersabar menahan diri sebentar lagi tanggal 20 September sudah ditetapkan capres dan cawapres. Tanggal 23 september mulai kampanye,” kata Pramono.

Relawan #2019GantiPresiden memberikan pernyataan sikap atas dugaan persekusi terhadap aksi tersebut yang digelar di sejumlah daerah, pada Ahad (27/8) kemarin. Relawan menegaskan aksi #2019GantiPresiden merupakan gerakan konstitusional.

Dalam pernyataan sikapnya, Sekretaris Relawan #2019GantiPresiden Agus Maksum meminta Polri bersikap adil dalam mengawal jalannya pemilu 2019. "Hal itu tidak lain untuk menjaga martabat institusi kepolisian sendiri," ujarnya.